.webp)
Pemerintah tak lagi melanjutkan program Bantuan sosial (bansos) sembako untuk warga Jabodetabek senilai Rp 600 ribu per bulan di tahun 2021. Bansos yang penyalurannya dibagi dalam dua paket Rp 300 ribu per 2 minggu itu sepenuhnya akan diganti dengan bantuan sosial tunai (BST).
"Khusus untuk Jabodetabek, nanti Bodetabek menggunakan skema BST, sedangkan untuk DKI juga tetap menggunakan BST. Tapi untuk teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemprov DKI," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Menteri Sosial (Mensos) Ad Interim Muhadjir Effendy ketika ditemui awak media di kantor Kemensos, Jakarta, Senin (14/12/2020).
Pemerintah juga berencana menaikkan nominal BST, dari rencana awal Rp 200 per keluarga penerima manfaat (KPM), menjadi Rp 300.000 per KPM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk satuan berapa jumlah per bulan dan per KPM itu untuk sementara Rp 200.000, tetapi kemungkinan akan diubah menjadi Rp 300.000," terang dia.
Perlu diketahui, Bansos sembako Rp 300 ribu itu adalah program yang dikorupsi oleh mantan Mensos Juliari Peter Batubara, yang kini telah ditahan KPK. Namun, Muhadjir menegaskan alasan bansos sembako disetop dan diganti ke BST bukanlah karena kasus korupsi ini.
"Nggak, memang itu rencana sejak awal sudah direncanakan," tegas dia.
Muhadjir membeberkan, alasan pemerintah kala itu menjalankan program Bansos sembako adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran 2020.
"Dulu sebetulnya kenapa sembako, itu untuk mengantisipasi Lebaran. Agar masyarakat bisa langsung mendapatkan bahan-bahan makanan yang bisa digunakan untuk Lebaran," jelas Muhadjir.
Selain itu, menurut pemerintah Bansos tunai kala itu rawan digunakan masyarakat untuk biaya perjalanan mudik, di mana saat itu juga pemerintah sedang melarang masyarakat mudik demi mencegah penyebaran virus Corona dari perkotaan ke daerah.
"Dan juga karena sebagian besar yang diberikan itu adalah orang dari luar Jakarta, jangan sampai uangnya itu kemudian dibawa mudik atau untuk mudik," tuturnya.
Bagaimana supaya bansos sembako tidak dikorupsi lagi? Lihat di halaman selanjutnya.
Muhadjir mengatakan, kala itu skema penunjukannya secara langsung memang diperbolehkan, karena pemerintah harus menyalurkan Bansos dengan cepat.
"Kalau melalui tender tidak mungkin bisa selesai. Tadi saya sampaikan, 5 hari Presiden memberikan batas, 5 hari harus sudah tersalur. Kan tahu, saya dengan Pak Ari (Juliari) turun ke lapangan terus untuk memeriksa kondisi di lapangan, terutama Jabodetabek. Setiap hari saya terus memeriksa untuk memastikan bahwa bantuan itu sampai," papar Muhadjir.
Oleh karena itu, ia meyakini pelaksanaan program pengganti bansos sembako yakni BST bisa lebih diawasi. Pasalnya, proses penyalurannya tidak dilakukan dengan penunjukan langsung vendor.
"Kalau BST kan tidak ada penunjukan langsung. Jadi nanti langsung ditransfer, tetapi karena memang KPM tidak semuanya memiliki akun, kemungkinan akan diantar melalui jasa PT Pos. Termasuk juga akan kita pastikan agar penggunaan dana itu betul-betul tepat sasaran," tandas dia.
Simak Video "Update Penyaluran Bansos untuk Pemulihan Ekonomi Nasional"
[Gambas:Video 20detik]
(ang/ang)
