.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pati, Rabu (16/12/2020). Menurutnya, MPP merupakan salah satu wujud dari reformasi birokrasi.
Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi ini jangan hanya dilihat dari aspek fungsional saja, tetapi harus dilihat dari semua aspek. Termasuk di dalamnya adalah menjamin proses-proses yang ada, proses perizinan.
"Inilah saatnya kita membenahi secara fundamental dalam percepatan pelayanan publik kepada masyarakat," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demi kemaslahatan masyarakat dan negara, pelayanan yang cepat dan baik adalah salah satu caranya. Melalui layanan publik ini, tentunya dapat memudahkan masyarakat.
"Mana pelayanan yang membayar, mana yang gratis, ini harus dijelaskan. Kalau semua pelayanan ini bisa terintegrasi, maka pelayanan akan semakin cepat," tutur Tjahjo Kumolo.
Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa MPP Pati yang didirikan demi mewujudkan visi misi Kabupaten Pati tersebut, dimaksudkan untuk menyejahterakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Ada sebanyak 22 gerai yang terdiri dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 9 instansi vertikal dengan 305 pelayanan perizinan," katanya.
Menurut Haryanto Kabupaten Pati memiliki potensi yang sangat ideal untuk dikembangkan, termasuk di dalamnya adalah potensi UMKM berbasis komoditas unggulan lokal yang menjadi unsur utama penyangga laju perekonomian daerah.
"MPP merupakan salah satu bentuk dukungan dan support pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM melalui kemudahan izin usaha. Sehingga diharapkan dapat mendukung penguatan UMKM yang ada serta merangsang pertumbuhan UMKM baru," jelasnya.
