Pemerintah melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta jalur masuk wisatawan diperketat ke Bali. Akhirnya, ke Bali wajib tes PCR atau swab jika pergi menggunakan pesawat, dan wajib tes rapid antigen untuk perjalanan darat.
Hal itu pun mendapat kritik dari Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita). Sebab, kebijakan itu dinilai membebani masyarakat yang akan berkunjung ke Pulau Dewata.
"Biaya PCR kan tidak murah ya, pasti mahal. Nah, ini pasti akan membebani masyarakat yang akan melakukan perjalanan wisata ke Bali," kata Wakil Ketua Asita Budijanto Ardijansjah saat dihubungi detikcom, kemarin Rabu (16/12/2020).
Bahkan menurutnya bisa-bisa biaya tes PCR lebih mahal ketimbang tiket pesawatnya. Untuk itu pihaknya menyayangkan ke Bali wajib tes PCR.
Tak hanya itu, ke Bali wajib PCR juga merepotkan karena hasil tes usap atau swab yang disertakan setidak-tidaknya H-2 sebelum keberangkatan.
Mengingat ke Bali wajib PCR dengan syarat hasilnya keluar paling tidak H-2, jadi menurutnya para pelancong yang hendak ke ke sana harus menjadwalkan diri dengan cermat, dan tentu itu dianggap merepotkan.
"Nah PCR ini bagaimana caranya 2 hari, ya kan berarti orang harus dihitung dan artinya orang harus meluangkan waktu lagi, sebelum berangkat itu mereka harus mengatur jadwal swab mereka dan sebagainya, itu cukup merepotkan sebenarnya," tambahnya.
Atas kewajiban tes PCR bagi orang yang hendak ke Bali, pemerintah pun dicap plin-plan. Penjelasannya di halaman selanjutnya.
