Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memberi peringatan keras kepada jajarannya tidak main-main dengan uang subsidi. Ia mengingatkan, uang subsidi ialah uang rakyat.
Demikian disampaikan Basuki dalam acara Penandatangan PKS FLPP Tahun Anggaran 2021 dan Launching Sipetruk yang ditayangkan secara online, Jumat (18/12/2020).
"Satu lagi, ini subsidi jangan main-main dengan uang subsidi, ini uang rakyat betul," tegas Basuki.
Ia pun meminta dari jajarannya hingga bank yang menyalurkan subsidi agar tidak main-main dengan uang subsidi.
"Saya mohon dengan sangat juga mulai dari temen-teman saya di PU ataupun bank jangan ada yang main-main uang subsidi," ujarnya.
Basuki menambahkan, uang subsidi tersebut adalah hak rakyat agar bisa menikmati rumah dengan lebih baik. Dia meminta agar jajarannya saling mengingatkan.
"Ini memang haknya rakyat untuk menikmati rumah dengan lebih baik. Kita saling mengingatkan, kita saling mengingatkan betul," katanya
Terkait urusan uang negara, selain Menteri PUPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawai juga pernah menyinggung hal serupa. Sri Mulyani mewanti-wanti uang negara jangan sampai ada lagi kasus korupsi negara
"Di situasi darurat, kita ketahui selalu ada orang yang berusaha mengambil keuntungan. Baik dalam bentuk moral hazard, atau pun korupsi. Jadi Anda harus sangat kuat untuk menghindari potensi moral hazard. Di Indonesia, kami bekerja sama dengan auditor internal, dan kami juga bekerja sama dengan penegak hukum. Khususnya mereka ini mengetahui rancangan anggaran, jadi mereka akan mengetahui jika ada potensi kelemahan yang bisa dieksploitasi. Anda tahu apa yang terjadi di Indonesia, di mana kita memiliki 1 menteri yang baru saja tertangkap karena kasus korupsi," ujar Sri Mulyani, Rabu (16/12/2020).
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah berupaya meraih kepercayaan masyarakat kembali usai kasus korupsi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam situasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, ia menegaskan dalam situasi darurat bukan berarti para pemangku kebijakan tidak transparan dan akuntabel.
"Ini adalah situasi yang extraordinary, Anda harus bekerja cepat, ini situasi darurat yang harus dihadapi. Tapi bukan berarti ketika situasi darurat Anda tidak melakukan konsultasi, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Anda bisa dan harus cepat dalam memberikan respons," ujar Sri Mulyani.
