Sengketa lahan yang ditempati Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah di Megamendung menjadi berita terpopuler detikFinance, Kamis (24/12/2020). PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII mengklaim sebagai pemilik lahan melayangkan surat somasi meminta Markaz Syariah meninggalkan lahan tersebut.
Lalu ada berita tentang PT Kereta Api Indonesia (KAI) kini menyediakan layanan rapid test antigen di beberapa stasiun. Tujuannya untuk memudahkan pelanggan yang akan bepergian pada libur natal dan tahun baru (Nataru) agar tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Kemudian Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno kemarin diketahui bertemu dengan sahabat lama yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan M Lutfi, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Lalu ada apa di balik pertemuan mereka? Baca berita selengkapnya.
PTPN vs Markaz Syariah
Lahan yang ditempati Markaz Syariah cukup luas. Dari surat somasi yang beredar tertanggal 18 Desember 2020 seperti dilihat detikcom tertulis, penggunaan fisik tanah HGU seluas kurang lebih 30,91 hektar. Penggunaan lahan sejak tahun 2013 disebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.
PTPN VIII memberikan waktu tujuh hari kerja untuk menyerahkan lahan tersebut. Jika tidak, maka perusahaan membawa perkara ini ke ranah hukum.
Front Pembela Islam (FPI) menyebut telah mendapatkan somasi tersebut. Menurutnya, pihaknya memang beberapa kali mengupayakan untuk mengelola lahan yang disengketakan.
"Iya, kan sebelumnya sudah ada proses, beberapa kali dilakukan membenahi, kemudian niat baik dari Markaz Syariah untuk lahan tersebut kita manfaatkan, dan kita fungsikan untuk bercocok tanam. Dan sudah banyak. Yang dimulai antaranya menanam alpukat, hal lain yang tidak dimanfaatkan," ujar kuasa hukum FPI Ichwan Tuankotta, saat dihubungi, Rabu (23/12/2020).
Bersambung ke halaman selanjutnya.
