Permasalahan tanah antara PTPN VIII dan Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab masih jadi berita terpopuler detikFinance hari ini. Kali ini Juru Bicara BPN Teuku Taufiqulhadi menilai, jika pembelian tanah tersebut dari petani dijadikan sebagai legal standing, maka itu jadi sesuatu yang salah.
Berita terpopuler lainnya adalah tantangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Sakti Wahyu Trenggono untuk menghentikan kebijakan ekspor benih lobster.
Berikut ini berita terpopuler selengkapnya di detikFinance sepanjang hari ini:
1. Petani yang Jual Lahan ke Markaz Syariah Diyakini Tak Punya Sertifikat
Kementerian ATR/BPN merespons pernyataan Tim Advokasi Markaz Syariah yang membeli lahan Markaz Syariah dari petani. Pernyataan Tim Advokasi itu merupakan respons atas somasi PTPN VIII selaku pemilik lahan.
Juru Bicara BPN Teuku Taufiqulhadi menilai, jika pembelian tanah petani dijadikan sebagai legal standing maka itu sesuatu yang salah. Ia juga meyakini, petani yang menjual lahan itu tidak punya sertifikat.
"Tim hukum MRS (Muhammad Rizieq Shihab) mengatakan telah membeli tanah itu pada petani, dan jika itu yang disebut legal standing-nya, maka itulah yang salah," kata juru bicara BPN, Teuku Taufiqulhadi, saat dimintai konfirmasi, Minggu (27/12/2020).
"Petani ini tidak memiliki hak menjual tanah yang bukan miliknya. Petani itu pasti tidak memiliki sertifikat tanah yang menunjukkan hak miliknya," tambah Taufiqulhadi.
Mantan anggota Komisi III DPR itu menyebut petani tidak boleh menjual tanah jika tidak ada fakta kepemilikan. Pembelian tanah untuk Markaz Syariah itu disebut tidak sah.
"Karena tidak ada fakta kepemilikan, petani ini tidak boleh menjual. Jika ada pihak yang membeli lahan pada petani itu yang tidak sah itu, maka pembeli itu sama dengan tukang tadah barang gelap. Itu bukan pembeli beritikad baik namanya," ucap Taufiqulhadi.
"Karena pembeli ini sudah tahu, penjualan ini tidak sah karena tidak didukung bukti-bukti kepemilikan," kata Taufiqulhadi.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
