Macet Abadi di Jalur Puncak, Pemerintah Bisa Apa?

Soraya Novika - detikFinance
Selasa, 29 Des 2020 11:20 WIB
Sejumlah kendaraan memadati ruas jalan jalur Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  Kamis (29/10/2020). Pada cuti bersama serta libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW hari ke-dua jalur wisata Puncak Bogor semakin dipadati kendaraan wisatawan, Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu jalur atau one way dan sistem lawan arah atau contraflow untuk mengurai kepadatan kendaraan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nz
Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengimbau semua pemangku kepentingan agar dapat memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini sebagai pembenahan pada sektor transportasi di Jabodetabek, terutama untuk kawasan Puncak, Bogor. Kawasan Puncak selalu ramai pengunjung di masa liburan terutama setiap akhir tahun seperti sekarang ini. Akhirnya Puncak tak pernah jauh dari masalah kemacetan.

"Masa pandemi ini seharusnya juga dimanfaatkan oleh kita semuanya untuk bagi pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan lanjutan untuk melakukan pembenahan pada sektor transportasi khususnya di Jabodetabek, salah satunya puncak yang selalu jadi trending pada masa libur, selalu terjadi kemacetan," ujar Budi dalam sebuah Webinar, Selasa (29/12/2020).

Budi mengungkapkan bahwa kawasan Puncak memang sudah jadi destinasi favorit sejak lama. Apalagi setelah semakin banyaknya pembangunan bangunan penunjang wisata dibangun di sana. Maka tak heran, masalah kemacetan selalu jadi PR besar dari kawasan ini.

"Kalau kita lihat puncak sejak tahun 1970 itu menjadi suatu kawasan yang sangat diminati oleh masyarakat dan semakin dan semakin digemari karena banyak hotel, banyak tempat makan, udaranya sejuk sehingga kawasan puncak makin digemari dan banyak sekali yang berlibur apabila di waktu weekend dan sebagainya," tuturnya.

"Dan ingat bahwa sekarang puncak ini bukan warga Jakarta saja, tetapi juga warga dari mancanegara juga menjadikan ini tempat destinasi wisata," sambungnya.

Untuk itu, diperlukan bauran kebijakan yang paten yang bisa mengatasi masalah kemacetan di kawasan ini dan tidak terbatas pada sektor transportasi saja.

"Dampaknya sering terjadi suatu kemacetan yang kronis di setiap akhir pekan libur panjang jadi puncak itu ibarat gunung es, persoalan transportasi hanyalah puncak gunung es dari masalah yang terlihat selama ini. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita tuntaskan," paparnya.

Lalu, bagaimana upaya pemerintah demi mengatasi macet di kawasan Puncak yang tak kunjung selesai? Klik halaman selanjutnya.

Upaya Pemerintah Atasi Kemacetan di Kawasan Puncak

Budi bilang selama ini pihaknya telah mengupayakan beberapa solusi terkait masalah kemacetan di kawasan Puncak tersebut. Namun, selama ini upaya yang dijalankan hanya sebatas solusi jangka pendek.

"Kita sudah lakukan upaya berbagai kegiatan yang bisa dikatakan itu masih sifatnya jangka pendek ya, buka tutup jadi solusi, kalau waktu tertentu libur panjang ada satu arah, dan berbagai kegiatan. BPTJ dan seluruh pemangku kepentingan khususnya polisi dan pemda juga berupaya melakukan rekayasa puncak dengan uji coba 2-1 pada 2019, tetapi itu semua jangka pendek," ujar Budi.

Atas dasar itulah, Budi lantas meminta agar ada jalan keluar jangka panjang untuk betul-betul mengatasi persoalan kemacetan di kawasan Puncak. Mulai dari bus subsidi hingga ORT disarankan oleh Budi untuk menjadi solusi jangka panjang.

"Sebagai contoh kita berikan subsidi bus ya, sehingga bus-bus yang ke sana kita suplai subsidi, masyarakat yang tadinya hanya memiliki angkot bisa bergabung dalam satu koperasi memiliki bus yang lebih besar, bus bisa untuk masyarakat yang harganya murah, bisa juga dibuat bus yang mewah," tuturnya.

"Bahkan kita sarankan hotel-hotel itu juga memiliki bus agar pengunjung tidak gunakan mobil, bahkan kita berpikir bahwa bila mungkin kita ORT, Otonomus Rapid Transit, satu kereta dengan menggunakan ban, bukan metal, sehingga kapasitasnya besar," lanjutnya.

(eds/eds)