.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperluas cakupan pemeriksaan pada proses audit program bantuan sosial (bansos) yang berlangsung di tengah pandemi. Hal tersebut menyusul adanya kasus korupsi bansos yang terjadi di Kementerian Sosial.
Anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengatakan, perluasan cakupan pemeriksaan saat ini salah satunya adalah memeriksa tiga perusahaan yang terlibat dalam program bantuan sosial.
"Karena kejadian itu, BPK akan memperluas sampling, ada beberapa perusahaan dan 3 perusahaan yang masuk dalam sampling pemeriksaan," kata Achsanul dalam acara Media Workshop BPK secara virtual, Selasa (29/12/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Achsanul mengungkapkan beberapa perusahaan yang menjadi perluasan proses audit BPK, karena tidak adanya proses tender dalam melaksanakan program bansos. Selain itu, BPK juga akan memeriksa dari sisi kualitas bansos itu sendiri mulai dari isi hingga pendistribusiannya.
"Apakah kualitas bansos sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam aturan dan isiannya termasuk kuantitas serta distribusi tepat sasaran atau tidak," katanya.
"Termasuk juga pemilihan rekanan yang menjadi rekanan Kemensos, karena ini dilakukan tanpa tender, tinggal kualitas dan kemampuan apakah sesuai," tambahnya.
Baca juga: RI Disebut Punya Risiko Korupsi yang Tinggi |
Meski begitu, dia mengaku tidak bisa memberikan informasi lebih detail lagi mengenai proses audit program bansos tersebut. Hanya saja dirinya memastikan hasilnya akan diumumkan pada akhir Januari 2021.
"Di akhir Januari BPK akan merilis tidak hanya hasil pemeriksaan bansos tapi juga terkait COVID yang di luar bansos," ungkapnya.
(hek/dna)
