Mungkin 2020 menjadi tahun yang paling berat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi situasi darurat kesehatan dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Dari sederet kebijakan yang dibuat, beberapa diantaranya menuai kontroversi. Berikut sederet kebijakan tersebut.
1. Perppu Corona
Pada 12 Mei 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui peraturan pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) menjadi undang-undang (UU).
Pemerintahan Jokowi menganggap Perppu ini menjadi sangat penting bagi pemerintah tahun ini. Sebab untuk menangani pandemi COVID-19 dan menyelamatkan ekonomi dibutuhkan anggaran yang besar.
Di dalam Perppu tersebut pemerintah melebarkan defisit APBN 2020 menjadi 5,07% terhadap PDB. Pemerintah juga harus mencari pembiayaan sekitar Rp 852 triliun untuk menutupi defisit anggaran.
Kemudian hal yang mencolok dari isi Perppu tersebut adalah Bank Indonesia (BI) bisa berbagi beban bunga utang atau sharing burden pada pemenuhan pembiayaan penanggulangan dampak pandemi Corona terhadap ekonomi nasional.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 695,2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Total anggaran ini akan dipenuhi melalui pembiayaan utang melalui penerbitan SBN. Pemerintah juga akan memenuhi pelebaran defisit melalui pembiayaan utang.
2. Mengesahkan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja berawal dari niatan Jokowi yang ingin membabat peraturan dan kebijakan yang tumpang tindih dan saling bertubrukan melalui satu jurus yang disebut Omnibus Law. Namin ketika ide ini bergulir dan mulai menjadi pembahasan timbul polemik.
Penolakan terjadi paling besar di kalangan buruh. Apa lagi ketika draft RUU Cipta Kerja berseliweran. Mereka menuding pemerintah menghilangan banyak hak dari para pekerja demi memuaskan para perusahaan.
Gelombangan penolakan semakin besar, rentetan aksi demo terus digelar oleh kaum buruh. Jokowi sempat menginstruksikan agar pembahasan klaster ketenagakerjaan ditunda pada 24 April 2020. Alasannya untuk mengakomodir kembali usulan dari kalangan pekerja.
Tapi ternyata pemerintah dan DPR bergerak begitu gesit untuk menggodok produk hukum ini. Bahkan masa reses dan pandemi COVID-19 tak memperlambat pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja.
Pada 5 Oktober 2020 publik dibuat terkejut. Pemerintah dan DPR hari itu resmi mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sejumlah aksi massa pun kembali terjadi.
Para buruh menilai ada sederet hal yang dianggap cacat formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja. Pihak buruh pun memutuskan untuk melayangkan gugatan ke MK melalui judicial review (JR).
Mereka menilai UU Ciptaker yang disahkan tidak memuat aspirasi buruh yang kata dia sudah disepakati sebelumnya. Hal itu dinilai sebagai cacat formil. Misalnya pesangon yang sebelumnya disepakati tetap 32 bulan upah ternyata menjadi hanya 25 kali upah.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
