HNW Kecam AS Imingi Investasi US$ 2 M Agar RI Kerja Sama dengan Israel

Yudistira Imandiar - detikFinance
Selasa, 29 Des 2020 21:20 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengecam sikap Pemerintah Amerika Serikat yang mengiming-imingi Indonesia dengan dana investasi senilai US$ 2 miliar (setara RP 28,35 triliun) agar menormalisasi hubungan dengan Israel. Hidayat menilai hal itu sebagai bentuk pelecehan terhadap Indonesia.

Pernyataan soal dana investasi tersebut disampaikan melalui Kepala lembaga investasi AS untuk luar negeri (DFC) Adam Boehler beberapa waktu lalu.

"Itu jelas pelecehan terhadap kedaulatan Indonesia, yang secara historis dipeganginya sejak zaman Presiden Sukarno dan seterusnya. Marwah dan jati diri bangsa itu sangat mahal dan tentunya tak bisa dibeli apalagi dengan harga murah, hanya Rp 28,35 T. Karena dari Tenaga Kerja Migran Indonesia saja, bisa dihadirkan devisa senilai Rp 157 T. Apalagi, iming-iming itu jelas melecehkan sikap rakyat dan Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, juga Orpol seperti PKS dan Gerindra, juga Parlemen (Ketua DPR), bahkan Menlu RI dan Presiden RI," papar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Hidayat menyebut normalisasi hubungan dengan Israel mendatangkan kerugian bagi Palestina. Sebab, semakin banyak negara yang menjalin hubungan diplomatik, maka Israel akan tampil sebagai negara yang berdaulat. Normalisasi hubungan dengan Israel, kata Hidayat, tidak akan membawa manfaat bagi Palestina.

"Sebaliknya justru sangat merugikan kepentingan politik, ekonomi, sosial serta perjuangan Palestina untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara yang merdeka secara penuh. Yang akan terjadi adalah makin banyak negara yang mengakui Israel sebagai negara bukan penjajah, dengan Yerusalem sebagai ibu kota abadinya," ulas Hidayat.

"Faktanya, Israel masih menjajah Palestina, bahkan menolak resolusi DK/SU PBB untuk mengakui Palestina sebagai Negara Merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Itulah yang sering disebut sebagai Two State Solution. Maka wajar bila pihak yang paling pertama menolak normalisasi dengan Israel adalah Palestina, karena Palestinalah yang paling dirugikan," imbuhnya.

Ia menyarankan Presiden Jokowi menolak iming-iming sogokan itu secara terbuka. Indonesia perlu menegaskan komitmen untuk membantu Palestina menjadi negara merdeka.

"Jika sebelumnya Jokowi meyakinkan Mahmud Abbas, kini saatnya Presiden Joko Widodo meyakinkan pemerintahan baru di AS dan dunia internasional bahwa Indonesia tidak terpengaruh oleh isyarat-isyarat tersebut. Indonesia konsisten memegangi kesepakatan Internasional terkait Palestina, dan tetap menolak normalisasi dengan Israel demi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat," kata Hidayat.

Hidayat meminta Presiden menegaskan penolakan tersebut sesegera mungkin, baik di akhir tahun 2020 atau pun di awal tahun 2021.

"Selain menegaskan posisi Indonesia kepada pemerintahan AS mendatang, dan negara-negara OKI, sebagaimana sudah Presiden Jokowi nyatakan saat jadi tuan rumah KTT LB OKI di Jakarta tahun 2016, juga sebagaimana dinyatakan saat menghadiri SU PBB secara virtual pada 2020. Penyampaian sikap terbuka Presiden dapat menjadi pesan pemersatu bagi lanskap politik Indonesia pada hari-hari ini. Tentu akan menguatkan komitmen untuk membantu Palestina, jika Presiden Jokowi juga sekaligus menyatakan membatalkan calling visa untuk Israel," ungkap Hidayat.

(mul/mpr)