118 PNS Koruptor Masih Digaji, Bikin Rugi Negara

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 30 Des 2020 05:54 WIB
Hari ini para PNS Pemprov DKI Jakarta mulai beraktivitas normal. Tingkat absensi pada hari pertama masuk kerja hadir 100 persen.
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Ratusan PNS yang diputuskan bersalah melakukan tindak pidana korupsi alias tipikor masih digaji negara hingga kini. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan ada 118 PNS yang melakukan tipikor dan belum diberhentikan dari jabatannya sebagai PNS.

Bima mengatakan hingga kini hanya pejabat pembina kepegawaian alias PPK dari instansi PNS yang bersangkutan lah yang bisa memberhentikan PNS tipikor ini.

"ASN yang terkena kasus tipikor yang sudah inkrah keputusan pengadilannya tentang tipikornya tapi belum diberhentikan ada 118 orang. Ini belum diberhentikan PPK-nya dan masih terima gaji," ujar Bima dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/12/2020).

"Saat ini kami masih mengejar kepada PPK untuk memberhentikan pegawai (PNS) yang bersangkutan," ujarnya.

Jelas hal ini dinilai Bima sangat merugikan keuangan negara. Dia pun mengingatkan agar PPK dari instansi yang bersangkutan cepat-cepat memberhentikan PNS yang korupsi, daripada ikut masuk ke dalam pusaran kasus korupsi.

"Memang itu menjadi kerugian keuangan negara ya, dan mungkin akan menjerat atasannya juga yang tidak hentikan pegawai (PNS) itu dengan cepat. Maka sesegera mungkin diberhentikan," ujar Bima.

Bima juga sempat menjabarkan selama setahun ini BKN mendapatkan 235 kasus pelanggaran indisipliner yang dilakukan PNS. Bentuk tindakan indisipliner ini bermacam-macam. Mulai dari pelanggaran sepele seperti bolos alias tidak masuk kerja, pemalsuan dokumen, kasus narkotika, terlibat pungli, bahkan menjadi calo PNS.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2