Awas! PNS Ikut Organisasi Terlarang Bisa Dipecat

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 01 Jan 2021 18:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok, memimpin upacara Hari Jadi Ulang Tahun Jakarta di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta, Senin (22/06/2015). Upacara yang dihadiri oleh PNS DKI Jakarta ini memperingati hari jadi Jakarta yang ke 488. Grandyos Zafna/detikcom.
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS dilarang terlibat dalam organisasi yang telah ditetapkan pemerintah sebagai organisasi terlarang seperti Front Pembela Islam (FPI). Sebab, PNS terikat dengan sumpah untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Pemerintah.

Apabila, PNS masih tetap menjadi menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut, dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

"ASN yang setelah diputuskannya sebuah organisasi sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah, namun tetap menjadi anggota, mendukung, terafiliasi atau menjadi simpatisan organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat," ujar Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono dalam keterangan resminya yang diterima detikcom, Jumat (1/1/2020).

Adapun jenis hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. Pembebasan dari jabatan; d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, Pasal 7 disebutkan PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS.

"Pada Pasal 8 PP tersebut dijelaskan etika (PNS) dalam bernegara di antaranya meliputi melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam NKRI dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas," paparnya.

(fdl/fdl)