Janet Yellen Dikritik Jadi Menkeu AS karena Cari Duit dari Pidato

Janet Yellen, Menteri Keuangan (Menkeu) Amerika Serikat (AS) pilihan Joe Biden bisa menerima honor hingga miliaran rupiah dari berpidato. Dalam beberapa tahun terakhir penghasilannya disebut lebih dari US$ 7 juta yang setara Rp 98 miliar (kurs Rp 14.000/US$) dengan memberikan pidato kepada bank-bank di Wall Street.

Mantan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) itu menarik hampir US$ 1 juta atau Rp 14 miliar dalam beberapa pidato ke Citigroup (C). Sejak mengundurkan diri dari The Fed pada awal 2018, Yellen juga memberikan pidato berbayar kepada perusahaan lain termasuk Google, Goldman Sachs, Bank of America, dan Salesforce.

Memang sudah menjadi hal umum jika mantan pejabat pemerintah, termasuk para pemimpin The Fed menghasilkan uang dari berpidato karena telah berbagi wawasan tentang ekonomi dan kebijakan. Namun, situasi yang dialami Yellen kali ini berbeda karena dia akan segera menjadi orang penting di pemerintahan membantu Biden.

Jika resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan, Janet Yellen akan memiliki pengaruh besar dalam segala hal mulai dari pajak, hingga tarif dan pengeluaran pemerintah. Yellen juga akan memimpin tim regulator AS untuk menanggapi risiko yang muncul dalam sistem keuangan.

"Menteri Keuangan berikutnya yang menghasilkan jutaan dolar dari bank terbesar, perusahaan PE, perusahaan teknologi, menimbulkan tanda bahaya yang serius," cuit The Revolving Door Project, sebuah kelompok progresif yang melacak konflik pejabat publik dikutip dari CNN, Selasa (5/1/2021).

Fakta bahwa sebagian besar honor pidato Yellen berasal dari industri keuangan dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa dia terlalu nyaman dengan Wall Street. Berdasarkan catatannya, pendapatannya US$ 952.200 dari pidatonya di Citi, salah satu bank terbesar di negara itu.

Tim transisi Biden meremehkan kekhawatiran tentang pendapatan Janet Yellen dari Wall Street dan mencatat bahwa beberapa pidato dimoderasi atau diliput oleh jurnalis.

"Lihatlah catatannya tentang penegakan hukum. Ini bukan seseorang yang melakukan aksi kejahatan atau perilaku buruk," kata seorang pejabat transisi Biden.