Pemerintah akan memberlakukan PSBB Jawa-Bali atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 11 Januari mendatang. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat membuat bioskop di seluruh Indonesia tutup total sampai waktu yang tidak dapat diprediksi.
"Ini bisa tutup total lho, nggak main-main, seluruh Indonesia nggak ada bioskop, percaya sama saya kalau gini terus, gini terus," ujar Ketua Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin kepada detikcom, Kamis (7/1/2021).
Meski telah diizinkan beroperasi kembali, bioskop sampai saat ini belum mampu mengembalikan kondisinya seperti sebelum adanya pandemi. Sejak diizinkan beroperasi sampai saat ini, bioskop masih serpi penonton sehingga omzet yang diraup pun tak seberapa, ditambah ada biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap bulannya, justru menempatkan bisnis ini masih dalam kondisi rugi.
"(Semua bioskop) Ini pada rugi, sudah miliaran ruginya ini, XXI apalagi," tambahnya.
Djonny mengaku pasrah dengan segala kebijakan pemerintah saat ini, hanya saja ia berharap agar ada perhatian lebih yang bisa diberikan kepada lini bisnis tersebut. Mengingat, selama ini, menurutnya bioskop cukup berjasa terhadap pendapatan daerah.
"Yaudahlah mau gimana lagi, dia juga buat kebijakan tidak berunding sama kita kok, tapi didengar juga dong denyut nadinya pengusaha bioskop gimana, hotel gimana, yang lain gimana," imbaunya.
"Bioskop kan berjasa terhadap pendapatan daerah, minimal 10-15% setor terus, 100 tahun lebih itu kita lakukan, bukan setahun dua tahun, mana sekarang good will nya mana bos?" tambahnya.
Adapun bantuan yang paling diharapkan para pengusaha bioskop dari pemerintah saat ini adalah berupa keringanan tarif listrik. Sebab, listrik ini paling besar pengeluarannya dibanding biaya operasional lainnya.
Selain itu, bantuan stimulus lainnya juga diharapkan terutama untuk para karyawan bioskop.
"Bantuan katanya ada stimulan, hibah, ya itu dong bantu dong, karyawan kan banyak di kita yang nggak dapat apa-apa," timpalnya.
