.webp)
Pemberlakukan 'PSBB Ketat' atau pembatasan baru Jawa Bali mengancam daya beli orang Indonesia. Pasalnya, kontribusi kedua wilayah tersebut hampir 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Adapun, pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dimulai tanggal 11-25 Januari 2021.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Ninasapti Triaswati mengatakan daya beli atau tingkat konsumsi rumah tangga Indonesia akan melemah akibat pelaksanaan pembatasan baru Jawa Bali.
"Konsumsi rumah tangga akan cenderung melemah," kata Nina saat dihubungi detikcom, Minggu (10/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelemahan daya beli, dikatakan Nina karena ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembatasan baru Jawa Bali ditambah dengan tren konsumsi musim awal tahun di Indonesia.
"Biasanya triwulan pertama akan menurun dibandingkan triwulan keempat tahun lalu," jelasnya.
Sementara itu, peneliti dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pelemahan daya beli orang Indonesia ditentukan oleh dua hal. Pertama, durasi pelaksanaan 'PSBB ketat'. Kedua, kecepatan dan ketepatan pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
"Kalau belajar dari pengalaman kontraksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2020, ketika itu PSBB diberlakukan lebih dari 1 bulan, dan terjadi kontraksi konsumsi rumah tangga," katanya.
"Nah apabila PSBB kali ini diperpanjang lebih dari 1 bulan maka ada peluang PSBB ini berdampak," tambahnya.
Sementara mengenai kecepatan dan ketepatan penyaluran bansos, Yusuf menjelaskan bansos mampu menjaga tingkat konsumsi rumah tangga khususnya kelompok miskin di tengah pandemi COVID-19.
Namun demikian, dirinya mengingatkan pemerintah untuk mempercepat menyelesaikan masalah Corona agar pandemi berakhir. Menurut dia, daya beli kelompok masyarakat menengah ke atas pun harus dijaga.
"Stimulus untuk kelompok menengah dalam misalnya subsidi gaji juga penting dalam menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga," ungkapnya.
(hek/dna)
