Pemerintah Kencangkan 'Ikat Pinggang' demi Vaksin COVID-19

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 13 Jan 2021 17:26 WIB
Infografis APBN 2018
Foto: Tim Infografis: Zaki Alfarabi
Jakarta -

Pemerintah memastikan akan mengikat kencang ikat pinggang di tahun 2021. Hal itu menyusul adanya instruksi refocusing dan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun anggaran 2021.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengatakan instruksi refocusing dan realokasi anggaran belanja demi mendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 termasuk pengadaan vaksin dan vaksinasi.

"Menkeu memang sudah menyampaikan rencana realokasi dan refocusing belanja K/L tahun 2021, berdasarkan arahan Presiden," kata Askolani saat dihubungi detikcom, Rabu (13/1/2021).

Askolani menyebut, arah refocusing dan realokasi anggaran belanja K/L ini utamanya pada anggaran belanja non operasional yang tidak mendesak. Lalu, ditujukan untuk semakin mempertajam kegiatan dan anggaran belanja K/L itu sendiri.

"Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendukung vaksinasi di tahun 2021, untuk sebagian besar penduduk Indonesia guna mencapai herd immunity, penanganan COVID-19, mendukung pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Askolani mengungkapkan, Kementerian Keuangan berharap langkah penghematan melalui refocusing dan realokasi belanja K/L dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Agar selanjutnya dapat fokus dalam pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan masing-masing K/L dalam waktu singkat, terutama untuk kegiatan-kegiatan prioritas," ungkapnya.

Berdasarkan surat nomor: S-30/MK.02/2021 terdapat beberapa instruksi yang harus dilaksanakan dalam rangka refocusing dan realokasi, antara lain:

1. Dalam melakukan penghematan belanja K/L agar memperhatikan hal-hal seperti sumber penghematan belanja berasal dari rupiah murni (RM). Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal yang sifatnya non operasional.

2. Penghematan difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.

3. K/L menyampaikan rekapitulasi penghematan belanja menurut program dengan format yang ditentukan paling lambat tanggal 19 Januari 2021.

(hek/eds)