Belum Satu Bulan Jadi Mensos, Risma Alami Suara Serak-Darah Tinggi

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 13 Jan 2021 18:21 WIB
Mensos Risma (Adhyasta Dirgantara/detikcom).
Foto: Mensos Risma (Adhyasta Dirgantara/detikcom).
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini belum genap satu bulan mengemban jabatan barunya sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2020. Selama itu pula dia merasakan perubahan yang drastis pada tubuhnya.

Risma mengatakan suaranya sampai habis karena terlalu banyak teriak. Hal itu terbukti saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, sepanjang pembicaraan suaranya terdengar serak.

"Saya setiap hari suara saya sampai habis ini teman-teman mungkin kalau pengin nelan saya, saya ditelan karena setiap hari saya marah jadi makanya suara saya habis. Bukan karena apa-apa tapi saya teriak-teriak terus, mohon maaf teman-teman karena saya harus lakukan," kata Risma.

Tidak hanya itu, Risma juga mengaku untuk pertama kalinya tekanan darahnya tinggi hingga mencapai 170 mmHg. Maklum, tugas baru yang dijalaninya ini bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dia menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Agung untuk memantau kementeriannya yang memiliki anggaran besar.

"Saya kemarin sampaikan ini saya cek tekanan darah saya tidak pernah sampai 170, wih aku pulang saya pegang kepala saya panas sekali. Jadi saya mencoba bagaimana saya pun tidak bisa gerak seenak saya karena itu nanti setiap kali jalan saya sudah buat surat ke KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk mengawal kami setiap langkah yang saya buat," imbuhnya.

Dalam Kemensos sendiri terdapat beberapa isu krusial yang menjadi perhatian Risma. Salah satunya terkait data penerima bantuan sosial (bansos) yang diakuinya tidak lengkap.

"Kendalanya adalah karena data yang tidak lengkap. Jadi ini sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi karena tidak terkoneksinya dengan NIK. Sekarang ini menjadi PR kami," ucapnya.

Data yang tidak lengkap itu menyebabkan kegagalan di dalam setting wallet sehingga perbankan tidak berhasil menyalurkan bantuan tersebut. Data yang tidak valid ini juga ditemukan dalam bansos program keluarga harapan (PHK), tidak sedikit pihaknya menemukan banyak data yang tidak valid. "Ada data KPM yang non eligible," pungkas Risma.

(fdl/fdl)