Jakarta -
Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir November mencapai US$ 416,6 miliar atau sekitar Rp 5.832,4 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000.
Bank Indonesia (BI) menyebut angka ini tumbuh lebih tinggi yakni 3,9% dibandingkan periode bulan sebelumnya 3,3%. ULN ini terdiri dari publik dan swasta.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan ULN publik Pemerintah dan Bank Sentral sebesar US$ 206,5 miliar atau sebesar Rp 2.891 triliun dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$ 210,1 miliar atau sebesar Rp 2.941 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini disebabkan oleh peningkatan penarikan neto ULN pemerintah. Selain itu penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan nilai Utang luar negeri berdenominasi rupiah," ujar Erwin dalam keterangan resmi BI, Jumat (15/1/2021).
Untuk ULN pemerintah pada akhir November 2020 sebesar US$ 203,7 miliar atau tumbuh 2,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Oktober 2020 sebesar 0,3%.
Utang luar negeri swasta di halaman selanjutnya>>>
Untuk ULN swasta tercatat 5,2% lebih lambat dibandingkan periode bulan sebellumnya 6,4%. Perkembangan ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dari 8,3% (yoy) pada Oktober 2020 menjadi sebesar 7,2% (yoy).
Selain itu, ULN lembaga keuangan (LK) mencatat kontraksi 1,4% (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian.
rwin menyebutkan rasio ULN Indoensia terhadap PDB pada akhir November 2020 sebesar 39,1%. Relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya 38,8%. Struktur ULN Indonesia 89,3% merupakan utang jangka panjang.
"BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaanya. Peran ULN juga terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian nasional," jelasnya.
.webp)
