Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah ikut bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk menangani pandemi COVID-19 di Tanah Air. Dia meminta, pemerintah daerah tak melulu mengandalkan fiskal pusat untuk menangani hal tersebut.
Hal itu diungkapkan saat rapat kerja (raker) bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara virtual, Selasa (19/1/2021).
"Jadi prinsipnya adalah pemerintah pusat dalam hal ini menangani untuk urusan bidang kesehatan akibat pandemi, kita tetap meminta, jangan sampai pemda mengandalkan total keseluruhan effort dan resources dari pusat," kata Sri Mulyani
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah dinilai lebih berdampak besar dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Pemerintah pusat, dikatakan Sri Mulyani akan bertanggung jawab atas penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, maupun penyediaan suplemen. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 637 miliar untuk pengadaan vaksin COVID-19 di tahun 2020.
Dengan tanggung jawab tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meminta pemerintah daerah terlibat dalam proses distribusi vaksin agar vaksinasi bisa berjalan lancar.
"Bersama-sama dengan pemerintah pusat karena ini akan pasti jauh lebih baik dampaknya dan hasilnya," kata Sri Mulyani.