Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjelaskan kondisi kelembagaannya yang krisis anggaran di saat ada penambahan tugas dan wewenang. Di sisi lain, pihaknya harus melakukan refocusing untuk penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).
Wakil Ketua KPPU, Guntur Syahputra Saragih mengatakan pihaknya melakukan refocusing anggaran 2021 sekitar dari Rp 118.485.015.000 menjadi Rp 95.641.297.000. Namun dia mengakui belum tahu apa saja program yang anggarannya akan dipotong.
"Kami ditambahin pekerjaan tapi anggaran kami disuruh refocusing. Sampai hari ini kami belum bisa memastikan mana yang harus dipotong. Kami masih belum tega dan belum bisa melihat bagaimana bisa memotongnya karena kami itu ada kewajiban menindaklanjuti laporan, akan jadi salah bagi kami kalau laporan pengaduan tidak kami tindaklanjuti," kata Guntur saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (19/1/2021).
Pihaknya bisa saja melakukan itu, namun pilihan terburuk operasional kantornya bisa tutup pada Juli 2021. Hal itu dilakukan agar tidak ada laporan lain yang masuk untuk ditindaklanjuti.
"Jadi kalau kenyataan kami dipotong 46% kami masih nggak tahu, kami minggu ini masih harus merapatkan dan belum berani apa, atau ujungnya kami tutup kantor bulan Juli (2021), nggak bisa untuk merespons laporan-laporan karena laporan itu bisa kapan saja," jelasnya.
Guntur menjelaskan bahwa di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ada di UU Cipta Kerja pihaknya diberi tambahan tugas. Namun di sisi lain anggaran yang ada harus dipotong yang otomatis membatasinya dalam bekerja.
"Ketika nanti UU Cipta Kerja ini RPP-nya sudah selesai tentang kemitraan itu ada penambahan tugas namun anggaran kita (dipotong). Moga-moga pasca bulan Juli masih bisa beroperasi," tuturnya.
"Sekadar curhat kami itu bukan lembaga yang ada anggaran modal beli gedung, tidak. Jadi anggaran kami kegiatan itu adalah biaya saksi ahli, biaya sidang, untuk persidangan di KPPU memang cukup apa jadi ini mungkin yang berbeda dengan kementerian/lembaga lain," tambahnya.
(ara/ara)
