Janet Yellen, Calon Menkeu AS yang Tak Mau 'Ambil Pusing' soal Utang

Vadhia Lidyana - detikFinance
Rabu, 20 Jan 2021 08:20 WIB
Janet Yellen
Janet Yellen/Foto: CNN.com
Jakarta -

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang akan dilantik hari ini telah memiliki calon Menteri Keuangan (Menkeu) yaitu Janet Yellen. Dalam sebuah pidato, Yellen berbicara soal visi dan misi pemerintahan Joe Biden di sektor keuangan, terutama dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19).

Dalam pidatonya, ia mendesak anggota parlemen memberikan stimulus untuk menghadapi Corona. Menurutnya, stimulus yang memerlukan modal banyak punya manfaat lebih besar ketimbang mengkhawatirkan risiko utang negara yang akan lebih tinggi.

Pemerintahan Biden memang punya rencana besar untuk mengajukan stimulus sebesar US$ 1,9 triliun atau setara Rp 26.763 triliun (kurs Rp 14.086). Tentunya, rencana itu akan semakin menambah utang pemerintah AS yang sebelumnya sudah melonjak tinggi.

"Baik presiden terpilih, maupun saya tidak mengusulkan paket bantuan ini tanpa memperhatikan beban utang negara. Tapi sekarang, dengan suku bunga terendah dalam sejarah, hal paling cerdas yang bisa kami lakukan adalah bertindak besar," kata Yellen kepada Komite Keuangan Senat seperti dilansir Reuters, Rabu (20/1/2021).

Menurutnya, meskipun jumlah utang negara cukup besar, namun di sisi lain tingkat suku bunga masih sangat rendah. Yellen mengatakan, dirinya akan mengamati hal itu dengan cermat saat ekonomi pulih.

Perlu diketahui, utang pemerintah AS tercatat mencapai US$ 27 triliun atau setara Rp 380.330 triliun menurut data CNN.

Selain stimulus, pemerintahan Biden punya rencana agresif demi memulihkan ekonomi. Mulai dari pengurangan ketidaksetaraan ekonomi, melawan perubahan iklim, dan membenahi praktik perdagangan dan subsidi yang sangatlah tidak adil bagi China, yang selama ini dilakukan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Di sisi lain, pemerintahan Biden punya rencana menaikkan pajak-pajak perusahaan dan juga orang kaya AS. Menurut Yellen, perusahaan dan orang kaya telah diuntungkan dengan pemotongan pajak yang merupakan program partai Republik pada tahun 2017. Ia menilai perusahaan dan orang kaya harus membayar bagian yang adil.

Sentimen pasar terpecah atas rencana pemerintahan Biden. Paket stimulus US$ 1,9 triliun memang memberikan sentimen positif, namun rencana menaikkan pajak memberikan hasil sebaliknya di pasar.

Meski begitu, Yellen mengatakan rencana menaikkan pajak perusahaan dan orang kaya hanya akan dilakukan setelah pandemi Corona telah dikendalikan.

"Tanpa tindakan lebih lanjut, kita berisiko mengalami resesi yang lebih lama dan lebih menyakitkan sekarang dan kerusakan ekonomi jangka panjang nanti," katanya.

(ara/ara)