Uni Eropa menyepakati stimulus pemulihan senilai 750 miliar euro untuk membangun kembali ekonomi yang selama ini kena imbas Corona (COVID-19). Stimulus tersebut setara Rp 12.758 triliun (kurs: Rp 17.011/1 euro).
Melansir Reuters Kamis (21/1/2021), Uni Eropa kemungkinan akan memanfaatkan pasar keuangan untuk pembayaran di muka kepada 27 negara. Uni Eropa, menurut Komisioner Ekonomi Paolo Gentiloni berusaha untuk meminjam puluhan miliar euro lewat pasar keuangan.
Dia mengatakan Februari dan Maret akan menjadi bulan-bulan penting untuk menilai 27 pemerintahan di Uni Eropa akan membelanjakan jatah masing-masing dari dana pemulihan 750 miliar euro tersebut yang kemudian akan divalidasi oleh menteri keuangan Uni Eropa.
"Pada akhir proses ini, negara (yang mempresentasikan rencana) menerima 13% dari keseluruhan rencana yang disajikan," kata Gentiloni, Breakingviews dalam sebuah wawancara, dikutip dari Reuters.
"Ini berarti bahwa di akhir musim semi, Komisi akan pergi ke pasar keuangan untuk mengumpulkan uang ini ... dengan tujuan menyalurkan pembiayaan awal sebesar 13% ini ke setiap negara dengan rencana yang disetujui," sambung Gentiloni.
Baca juga: Uni Eropa Sambut Joe Biden Jadi Presiden AS |
Saat ini 70% dari total dana pemulihan 750 miliar euro tersebut dialokasikan untuk setiap negara, dan sisa 30% akan dialokasikan pada tahun 2022 setelah dampak pandemi pada ekonomi masing-masing negara lebih kelihatan.
Uni Eropa bisa mengupayakan membiayai 13% dari total yang telah dialokasikan yang berjumlah hampir 70 miliar euro. Setelah itu, pencairan mungkin akan berlanjut dua kali setahun.
Untuk mendapatkan persetujuan, pemerintah masing-masing negara harus memastikan dana yang diberikan digunakan untuk membuat ekonomi mereka lebih hijau dan lebih digital. Sejauh ini hanya 17 negara UE yang telah mengirimkan kepada Komisi rancangan rencana penggunaan anggaran mereka. Selanjutnya akan dipertimbangkan sebelum secara resmi diajukan pada akhir Februari atau Maret.
Gentiloni mengatakan ada kesadaran di antara pemerintah UE tentang perlunya membuat rencana yang sesuai dengan kriteria Uni Eropa.
Di sisi lain, Italia adalah penerima manfaat terbesar dari dana pemulihan dengan bagian 209 miliar euro dari total, tetapi kekacauan pemerintah di Roma menimbulkan pertanyaan apakah negara itu dapat mempersiapkan program yang akan mendapatkan persetujuan Uni Eropa.
"Pihak berwenang Italia menyadari kebutuhan untuk memperkuat proposal yang diajukan," kata Gentiloni, ketika ditanya apakah skema Italia memenuhi persyaratan Komisi.
"Kami membutuhkan dua hal terutama: yang pertama adalah memiliki pesan yang jelas tentang reformasi yang dikomunikasikan oleh Komisi di negara tersebut, rekomendasi khusus yang dikeluarkan pada tahun 2019, dan yang kedua adalah bahwa kami memerlukan detail tentang waktu proyek," lanjutnya.
