Rapat Perdana di DPR, Trenggono Diingatkan Jangan Bohong

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 27 Jan 2021 11:14 WIB
Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono/Foto: Herdi Alif Al Hikam
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini rapat perdana dengan mitranya di Komisi IV DPR RI. Rapat diagendakan membahas realisasi kegiatan tahun 2020, refocusing, dan realokasi belanja KKP tahun 2021, serta strategi pelaksanaan kegiatan tahun 2021.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.15 WIB Rapat ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Sudin.

"Dengan ini saya nyatakan rapat dibuka dan terbuka untuk umum. Ini adalah rapat perdana dengan Pak Menteri," kata Sudin di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2021).

Sudin berpesan kepada Trenggono beserta jajarannya di eselon I agar tidak berbohong terkait masalah data maupun program. Dia meminta agar KKP mencermati terlebih dahulu semua program sebelum dijalankan.

"Sebagai mitra saya ingatkan eselon I, baik Pak Sekjen maupun menteri ini kan baru, tolong jangan bohong, masalah program, masalah data tolong jangan bohong. Saya ingatkan, ya. Kita sama-sama membangun itu untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk saya, bukan untuk kami, tapi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Sudin juga ingin meminta penjelasan KKP terkait masih adanya potensi penyelundupan ekspor benih lobster yang saat ini sedang dihentikan sementara karena membuat menteri sebelumnya Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mau KKP mengawasi ketat kegiatan tersebut.

"Masih adanya potensi penyelundupan benih bening lobster ke luar negeri. Komisi IV minta KKP melakukan pengawasan secara optimal terutama di daerah yang mempunyai jalur pasar gelap lintas benih lobster secara ilegal," ucap Sudin.

Terakhir, Sudin menyoroti soal masih adanya kapal maling ikan berbendera asing. "Masih adanya pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia yang berbendera negara asing, misalnya dari Taiwan tanggal 24 Januari 2021. Untuk itu Komisi IV meminta penjelasan KKP terhadap proses penyidikan kapal illegal fishing tersebut," tandasnya.

(aid/ara)