.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia menjadi salah satu negara yang rasio utang pemerintahnya tidak bertambah signifikan selama pandemi COVID-19 di 2020.
Sri Mulyani mengatakan, banyak negara yang rasio utang pemerintahnya meningkat signifikan lantaran kebijakan pelebaran defisit untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 di sektor kesehatan, ekonomi, sosial, maupun keuangan.
"Rasio utang Indonesia masih menjadi salah satu yang paling rendah. Penambahan utang di 2020 salah satu yang paling kecil di antara banyak negara," kata Sri Mulyani saat rapat kerja (raker) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang realisasi APBN tahun 2020 termasuk realisasi PEN, dan pelaksanaan APBN tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (27/1/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengungkapkan, rasio utang pemerintah Indonesia mencapai 38,5% terhadap PDB atau naik sekitar 8% dibandingkan rata-rata sejak tahun 2015 yang berada di level 30,5% terhadap PDB.
Sementara negara tetangga seperti Singapura, rasionya mencapai 131,2% atau naik 1,2% dari rata-rata 130% terhadap PDB. Begitu juga dengan Thailand yang rasio utangnya berada di level 50,4% atau naik 9,3% dari rata-rata sebelumnya 41,1%. Vietnam rasio utangnya 46,6% atau naik 3,2% dari yang sebelumnya 43,4% terhadap PDB.
Begitu juga dengan Filipina yang rasio utangnya sebesar 48,9% atau naik 11,9% dari periode sebelumnya yang sebesar 37%. Sementara untuk negara seperti Amerika Serikat (AS) rasio utangnya sebesar 131,2% atau naik 22,5% dari yang sebelumnya 108,7% terhadap PDB.
Selanjutnya ada Perancis yang rasio utang pemerintahnya mencapai 118,7% atau naik 20,6% dari rata-rata sebelumnya sebesar 98,1%. Begitu juga dengan Jerman yang sebesar 73,3% atau naik 13,8% dari sebelumnya 59,5% terhadap PDB. Sedangkan untuk China tercatat rasio utang 61,7% atau naik 9,1% dari rata-rata sebelumnya 52,6%, dan India rasio utangnya 89,3% terhadap PDB atau naik 17% dari rata-rata sebelumnya 72,3%.
Meningkatnya rasio utang pemerintah Indonesia dan negara lain yang terdampak pandemi COVID-19, dikatakan Sri Mulyani sejalan dengan pelebaran defisit APBN di tahun 2020. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan hampir seluruh negara terdampak menggunakan APBN sebagai alat penanganan dampak Corona.
"Seluruh negara gunakan instrumen fiskalnya untuk melindungi rakyat dan ekonominya," ungkapnya.
Perlu diketahui, jumlah utang pemerintah Indonesia tembus RP 6.074,56 triliun di Desember 2020. Jika dihitung, sedari selama setahun utang pemerintah naik Rp 1.257 triliun. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, terjadi peningkatan 136,92 triliun.
