Mau Setop Ekspor Benih Lobster, Trenggono Minta Waktu 2 Bulan

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 27 Jan 2021 17:55 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono tiba di Bandara Letkol Wisnu di Sumberkima, Gerokgak Buleleng, Bali (20/1). Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Kabupaten Buleleng, Bali dalam rangka meninjau budidaya Lobster dan Balai Riset Perikanan Budidaya Gondol.
Foto: dok. KKP
Jakarta -

Rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono hari ini telah selesai. Rapat yang dimulai pukul 10.15 WIB itu akhirnya usai pada pukul 16.15 WIB, atau berlangsung sekitar 6 jam.

Rapat itu menghasilkan beberapa kesimpulan yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin. Kesimpulan itu antara lain mendesak Trenggono untuk mencabut kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) dan menyarankannya untuk fokus melakukan budidaya untuk meningkatkan ekosistem.

"Komisi IV DPR RI mendesak KKP untuk mencabut perizinan kebijakan ekspor BBL ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal tersebut menjadikan adanya peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran," kata Hasan, Rabu (27/1/2021).

Namun sebelum kesimpulan itu diputuskan, Trenggono meminta waktu paling lama dua bulan untuk mengevaluasi kebijakan ekspor benih lobster sebelum benar-benar dicabut.

"Seperti yang tadi saya sampaikan, saya meminta waktu, (berapa lama) dua bulan paling lama," ucapnya.

"Tapi kesimpulan ini tetap harus saya setujui sebagai landasan bapak berpikir," timpal Hasan.

"Iya setuju," jawab Trenggono lagi.

Kesimpulan lainnya terkait penggunaan cantrang dan alat tangkap ikan (API) lainnya yang termasuk pukat hela dan pukat tarik, Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mengkaji ulang pelegalan itu dengan waktu yang diberikan selama satu bulan.

"Komisi IV DPR RI meminta KKP untuk mengkaji ulang kebijakan tata kelola daerah penangkapan ikan oleh kapal cantrang dan API yang termasuk pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara adil, tegas dan tuntas paling lama 1 bulan untuk dilaporkan kepada Komisi IV terutama kapal yang berukuran di bawah 30 GT dan yang berukuran di atas 30 GT, mengingat saat ini ada konflik horizontal/gejolak di lapangan dan belum ada pengaturan secara jelas," ucapnya.

Langsung klik halaman selanjutnya untuk hasil rapat Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono dengan Komisi IV DPR.

Selanjutnya
Halaman
1 2