Sri Mulyani Mau Aturan Pajak Digital Global Berlaku Tahun 2022

Hendra Kusuma - detikFinance
Kamis, 28 Jan 2021 21:15 WIB
Ilustrasi Setoran Pajak Tekor
Foto: Ilustrasi Setoran Pajak Tekor (Tim Infografis: Mindra Purnomo)
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkeinginan aturan pajak digital yang berlaku secara global dapat diimplementasikan pada tahun 2022. Saat ini, Business at OECD (BIAC) meminta negara-negara yang tergabung dalam Inclusive Framework dapat mencapai kesepakatan mengenai 2 pilar mengenai pajak ekonomi digital.

Adapun, pilar 1 adalah Unified Approach atau Pendekatan Terpadu dan pilar II terkait Global Anti Base Erosion (GloBE) yang diharapkan dapat disepakati pada tahun 2021.

"Kami harapkan kedua pilar dapat disepakati dan 2022 bisa langsung pelaksanannya," kata Sri Mulyani dalam webinar OECD, Kamis (28/1/2021).

Menurut Sri Mulyani, penerapan pajak digital ini akan memberikan keadilan atas perlakuan pajak di semua negara. Apalagi di tengah pandemi, ekonomi digital mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sekitar 25%.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, teknologi digital bertransformasi dengan cepat dan semakin efisien dan hal tersebut harus diikuti dengan kebijakan pajak digital yang mumpuni.

"Tapi di satu sisi, mereka khawatir negara tidak dapat menciptakan level of playing field karena perubahan yang sangat pesat, khususnya di bidang perpajakan," jelasnya.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap keadilan perpajakan di sektor ekonomi digital atau pajak digital dapat disepakati dengan cepat oleh semua negara maupun lembaga internasional seperti OECD, IMF, maupun Bank Dunia.

"Perlu kerja sama yang baik karena masalah global ini tanpa batas, oleh karena itu masalah perlu dan harus ditangani melalui multilateral," katanya.



Simak Video "Menkeu: Kebutuhan Pokok, Jasa Pendidikan-Kesehatan dikenai PPN Rendah"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/dna)