Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memastikan pengelolaan wakaf uang tidak sepeserpun masuk ke kas negara. Bahkan dana wakaf uang yang dikelola hingga saat ini tidak untuk pembangunan proyek infrastruktur yang ada di APBN.
Hal itu juga menjawab nada sumbang di media sosial usai diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) beberapa waktu lalu.
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Suminto mengatakan dana wakaf uang yang diinvestasikan melalui surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk itu sama sekali tidak dijadikan modal negara untuk membangun infrastruktur.
"Tidak ada tujuan pemerintah mengambil dana wakaf," kata Suminto dalam media briefing, Jumat (29/1/2021).
Baca juga: Sekarang Ada Wakaf Uang Lho! Begini Caranya |
"Kesalahpahaman yang masih ada dalam media sosial selepas peluncuran dapat kita luruskan. Ada yang mempertanyakan wakaf uang menjadi pendapatan negara ya tidak, sekali lagi tidak ada dana wakaf yang masuk ke dalam keuangan negara," sambungnya.
Saat ini, kata Suminto terdapat instrumen khusus bagi para nazir atau pengelola dana wakaf untuk mengelola dana tersebut hingga mendapat untung. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS).
Menurut Suminto, imbal hasil dari instrumen tersebut bisa dimanfaatkan untuk beberapa proyek pembangunan seperti masjid, sekolah madrasah, rumah sakit. Proyek pembangunan ini tidak sama sekali ada di daftar APBN.
Tidak hanya CWLS, menurut Suminto, para nazir juga saat ini bisa menempatkan dana wakaf uang di instrumen deposito milik perbankan.
"Jadi kan disampaikan salah satu prinsip dari wakaf uang itu, induknya atau pokoknya harus dijaga karena yang akan digunakan adalah return atau imbal hasil dari uang wakaf, bukan pokoknya, sehingga pokoknya perlu diinvestasikan oleh nazir, dalam berbagai bentuk bisa di bank sebagai deposito, atau ke capital market beli sukuk korporasi atau pemerintah," jelasnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
