Myanmar Mencekam Usai Kudeta, Semua Bank Tutup

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 02 Feb 2021 14:58 WIB
Kota Yangon pasca kudeta
Foto: (ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/pras)
Jakarta -

Semua bank di Myanmar ditutup secara nasional, Senin (1/2/2021). Hal ini terjadi Setelah kudeta militer dan penahanan pemimpin sipil de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

"Semua bank anggota Asosiasi Bank Myanmar akan menutup bank mereka dengan suara bulat mulai 1 Februari," menurut pengumuman oleh asosiasi, dikutip dari Bangkok Post, Selasa (2/2/2021).

Bank-bank tersebut telah meminta izin dari Bank Sentral Myanmar untuk penutupan sementara dan menginformasikannya ketika mereka berencana untuk membuka lagi layanannya.

Pemimpin Partai Liga untuk Demokrasi Nasional Suu Kyi dan tokoh-tokoh senior lainnya dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi telah ditahan dalam penggerebekan sebelum tentara Myanmar mengumumkan keadaan darurat.

Mengutip dari Nikkei Asia akibatnya terjadi antrean warga Yangon untuk menarik uang tunai dari rekening bank. Sejumlah media juga melaporkan bagaimana tank-tank militer terlihat di ibu kota.

Namun, Siam Commercial Bank Myanmar menjadi satu-satunya bank Thailand yang diizinkan untuk mengoperasikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di Myanmar.

Selain itu, Ketua Kamar Dagang Chiang Rai, Anurat Intorn di sisi perbatasan Thailand dengan Myanmar, mengatakan semua wilayah perbatasan ditutup dan perdagangan juga ditutup tanpa batas waktu.

"Kami bekerja dengan Tentara Kerajaan Thailand untuk bernegosiasi dengan pihak Myanmar, meminta mereka membantu bisnis memindahkan mobil dan truk, yang membawa barang ke Myanmar untuk kembali ke Thailand," kata Anurat.

Nilai perdagangan perbatasan Thailand di perbatasan Chiang Rai bernilai sekitar 10,5 miliar baht atau US$ 351 juta pada tahun 2020, menurut Kamar Dagang Thailand.

Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi dan presiden Myanmar setelah terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 lalu. Hal ini menjadi isyarat terjadinya kudeta di Myanmar.

"Sekretaris Jenderal mengutuk keras penahanan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi, Presiden U Win Myint dan para pemimpin politik lainnya menjelang sesi pembukaan parlemen baru Myanmar," kata juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan dilansir AFP.

Tonton juga video: Panic Buying Landa Warga Myanmar Usai Kudeta Militer

[Gambas:Video 20detik]



(zlf/zlf)