.webp)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menceritakan soal dirinya pernah dicurhati oleh Juliari Batubara mengenai sulitnya administrasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi COVID-19.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara kunci di acara sosialisasi pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) di lingkungan auditorat keuangan negara (AKN) I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan secara virtual, Kamis (4/2/2021).
Awalnya, Mahfud menceritakan soal tiga fokus pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Pertama, soal penyebaran kasus positif. Kedua, anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ketiga, menjaga stabilitas masyarakat secara menyeluruh melalui pemberian bansos.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada poin ketiga, dia pun mulai menceritakan mengenai curhatan sekaligus keluhan Juliari Batubara yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos).
"Ketika awal-awal pandemi itu menteri sosial itu datang ke saya. 'Pak ini kami dana banyak tapi sulit menyalurkan bansos karena administrasinya untuk pertanggungjawaban dari BPK itu terlalu rumit'," kata Mahfud.
"Sehingga nggak banyak yang berani membagikan bansos nanti disalahkan korupsi," lanjut Mahfud menceritakan.
Mendengar cerita tersebut, Mahfud pun langsung berkonsultasi dengan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK, Hendra Susanto. Hasil dari koordinasi tersebut, dikatakan Mahfud, pihak BPK justru menyebut proses administrasi sama sekali tidak rumit.
"Apa betul? ndak, kalau ditata dengan baik, sederhana tapi bisa dipertanggungjawabkan nggak terlalu rumit, saya sampaikan jalan saja, tahu-tahu sesudah itu dia OTT, menterinya sampai sekarang," kata Mahfud.
Cerita Mahfud soal curhatan bansos oleh Juliari Batubara di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Soal Data Penerima Bansos, Kemensos: Daerah yang Paham Rakyatnya
