Jakarta -
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkap penyebab kenaikan harga kedelai. Ia menyebut, salah satu penyebabnya ialah adanya 'lingkaran setan' kartel importir kedelai.
Tingginya harga kedelai ini sempat dikeluhkan para perajin tahu tempe belakang ini.
"Kalau kita bicara bagaimana masalah jagung atau kedelai? Ya itu akar masalahnya, ada lingkaran setan yang sulit kita basmi kecuali bersama-sama," ungkap Buwas dalam teleconference, Rabu lalu (3/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berita mengenai lingkaran setan bisnis kedelai ini merupakan berita paling banyak dibaca di detikcom. Selain itu, ada juga berita mengenai pajak mobil Ayu Ting Ting hingga soal hotel-hotel yang dijual yang menarik para pembaca. Berikut berita terpopuler di detikcom:
1. Lingkaran Setan Bisnis Kedelai
Buwas mengatakan, lingkaran setan itu berwujud distribusi kedelai yang berlapis-lapis, sehingga ongkos pengiriman kedelai tinggi, dan akhirnya masyarakat dibebani dengan harga yang mahal. Terutama untuk produk tahu dan tempe yang selalu menjadi makanan sehari-hari rakyat Indonesia.
"Kenapa bisa mahal? Teman-teman bisa lihat, akar masalahnya karena kartel terlalu banyak, birokrasi terlalu panjang. Satu ke satu semua pakai biaya yang kita istilahkan ini satu wujud korupsi sebenarnya. Tapi hasil atau beban korupsi dibebankan ke masyarakat/konsumen," kata Buwas.
Di sisi lain, sebenarnya Bulog punya tugas menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga kedelai. Tugas itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. Sayangnya, Buwas mengaku saat ini tugas itu tak bisa dijalankan, termasuk juga impor kedelai.
Buwas mengatakan, para perajin tahu dan tempe seringkali menanyakan Bulog yang tak pernah mengimpor kedelai.
"Kalau secara regulasi harusnya Bulog yang punya kewenangan, padi, jagung, kedelai. Bahkan asosiasi perajin tahu dan tempe sudah ketemu saya berkali-kali. Pak Dirut kenapa tidak impor kedelai sehingga kita ini betul-betul dinaungi dan terjamin untuk produksi tahu dan tempe di seluruh Indonesia? Saya bilang maunya juga gitu, persoalannya saya tidak bisa impor kecuali ada penugasan. Nah mereka baru tahu itu bahwa Bulog tidak bisa otomatis impor, meski secara regulasi beras, jagung, kedelai itu kewenangan Bulog," papar dia.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
2. Pajak Mobil Ayu Ting TIng
Banyak orang tentu berminat untuk memiliki MINI Cooper seperti yang dimiliki Ayu Ting Ting. Namun, jika Anda berminat memiliki mobil tersebut maka harus siap membayar pajaknya.
Seperti diketahui Ayu Ting Ting mengendarai MINI Cooper Convertible berkelir orange. Mengutip info pajak kendaraan bermotor (pkb) Dirlantas Polda Metro Jaya, MINI Cooper yang digunakan Ayu Ting Ting saat terjaring operasi ganjil genap merupakan lansiran tahun 2016.
Melirik pajak tahunannya, ternyata tiap tahun perlu merogoh kocek Rp 12.636.800 ditambah SWDKLJJ Rp 143.000 dengan total Rp 12.506.800. Status pajaknya masih hidup hingga 22 Desember 2021, dan nilai jual Rp 471 juta.
Seperti diketahui mobil Ayu Ting Ting melaju ke arah Bogor pada Sabtu lalu (6/2/2021). Ia kemudian diharuskan berputar balik karena pelat mobil Ayu Ting Ting bernomor ganjil. Mulai pekan ini, Bogor memang menerapkan ganjil genap di akhir pekan.
3. Fenomena Hotel Dijual
Fenomena hotel dijual marak belakangan ini. Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, itu merupakan langkah terakhir lantaran pengusaha sudah tak memiliki amunisi untuk bertahan diterpa pandemi virus Corona (COVID-19).
"Memang betul itu menjadi langkah terakhir bagi pelaku usaha jika mereka sudah tidak bisa bertahan," katanya kepada detikcom, Minggu (7/2/2021).
Situasi pandemi, dijelaskannya memang sangat rumit bagi pelaku usaha hotel karena bisnis tersebut sangat membutuhkan pergerakan manusia untuk mendapatkan konsumen. Sementara, pergerakan orang dibatasi oleh pemerintah dengan alasan untuk menekan laju penularan virus Corona.
Sayangnya, kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat itu tak dibarengi dengan kebijakan yang meringankan beban pelaku usaha. Misalnya saja pemerintah daerah yang masih mencekik pengusaha hotel dengan pungutan pajak.
"Daerah itu memang sense of crisis-nya nggak ada. Jadi mereka tetap mengejar (pajak)," lanjut Maulana.
Beberapa pemerintah daerah memang sudah memberikan diskon pajak untuk meringankan beban pengusaha hotel. Namun itu diakui tidak cukup membantu.
Pihaknya pun sudah berbicara dengan pemda. Tahun lalu, pengusaha hotel sudah meminta pungutan pajak daerah ditunda dan akan dibayarkan di 2021. Itu dengan asumsi bahwa tahun ini situasinya sudah membaik.
Namun, situasi saat ini dinilai bukannya lebih baik malah makin buruk. Untuk itu, pihaknya ingin agar pajak-pajak daerah ditanggung pemerintah.
"Ya harusnya (pajaknya ditanggung pemerintah) begitu karena kan pemerintah bisa mengevaluasi berdasarkan data," tambahnya.
.webp)
