Trenggono Beberkan Fakta Kapal KKP Vs Kapal Asing Maling Ikan

Trenggono Beberkan Fakta Kapal KKP Vs Kapal Asing Maling Ikan

Vadhia Lidyana - detikFinance
Selasa, 09 Feb 2021 19:53 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmikan tambak udang di Karawang. Pembangunan diharapkan dapat tingkatkan hasil produksi udang nasional.
Foto: Istimewa/Dok. KKP
Jakarta -

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan untuk menjaga laut Indonesia dari ancaman illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal-kapal asing butuh modal besar. Sayangnya, pada 2021 ini anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipangkas Rp 157 miliar, sehingga hanya tersisa Rp 6,49 triliun dari semua Rp 6,65 triliun.

Tak hanya soal pengawasan laut, anggaran tersebut juga tak mencukupi untuk memperbaiki seluruh ekosistem perikanan dan kelautan.

"Jadi bagaimana kita memperbaiki dengan anggaran yang ada tentu tidak mungkin karena luasan kita itu adalah 6,4 juta Km persegi laut, nah ini tidak mungkin kita bisa tangani dengan angka seperti itu. Kemudian, implikasinya juga soal pengawasan," ungkap Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (9/2/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan, saat ini saja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP tak memiliki fasilitas yang memadai untuk mengamankan laut Indonesia dari para pencuri ikan.

"WPP (wilayah pengelolaan perikanan) yang berbatasan dengan lautan pasifik itu nggak pernah terjaga. Kita nggak tahu di sebelahnya ZEE (zona ekonomi eksklusif) kita itu jangan-jangan ada kapal besar nongkrong di situ yang kemudian seluruh nelayan-nelayan kita ini ke mothership itu. Kita nggak pernah tahu, karena kapal PSDKP kita kecil, bahkan tidak masuk kategori OPV," urainya.

ADVERTISEMENT

Menurutnya, PSDKP yang bertugas mengamankan laut seharusnya punya fasilitas yang memadai untuk menumpas para pencuri ikan.

"Kalau di Angkatan Laut ada OPV yang operasi beberapa mil itu, tapi ada yang kelas fregat. Mestinya PSDKP itu punya kapal sekelas fregat yang 138 meter," ungkap Trenggono.

Ia mencontohkan, misalnya WPP 571 yang mencakup perairan Laut Andaman dan Selat Malaka. Ia meyakini, di WPP tersebut banyak kapal China yang melakukan penangkapan ikan yang tidak diketahui Indonesia. Apalagi, hasil perikanan di wilayah tersebut memang sangatlah besar.

"Ada WPP 571-572, itu wilayahnya, zonanya sampai Lautan Hindia yang ikannya tuna, cakalang, dan sebagainya, dan di situ besar sekali. Kalau lewat sedikit yakin saya akan ketemu dengan kapal China yang sangat besar yang mereka sudah punya program, begitu perkasanya di lautan lepas untuk mengambil ikan-ikan di lautan lepas, karena dia memang tidak punya laut sebesar kita semua," jelas Trenggono.

Bagaimana kemampuan kapal pengawas perikanan Indonesia? Langsung klik halaman berikutnya.

Simak video 'Detik-detik Kapal KKP Pergoki Kapal Pencuri Ikan di Selat Malaka':

[Gambas:Video 20detik]



Sayangnya, fasilitas yang dimiliki Ditjen PSDKP saat ini belum memadai untuk mengoptimalkan pengawasan di lautan Indonesia.

"Kalau yang sekarang itu ORC dia datang itu diledek. Nah sekarang ini kalau bisa menangkap, yang ditangkap kebanyakan kapal kayu atau kapal kecil. Belum pernah kita melihat tangkap kapal besar. Nggak tahu kalau dulu Satgas 115 yang ada AL di dalamnya, Bakamla dan sebagainya mungkin itu pernah," imbuh Trenggono.

Sepanjang 2020, KKP mencatat nilai produksi perikanan Indonesia ialah Rp 380 triliun. Namun, menurut Trenggono potensinya bisa lebih dari itu melihat banyaknya kapal-kapal asing yang menangkap ikan di kawasan Indonesia.

"Tapi ini saya kira peningkatan daripada PSDKP yang mengawasi laut begitu luas, misalnya Selat Malaka, sering dari Malaysia turun ke kita, kemudian Natuna. Waduh saya pikir kalau Rp 380 triliun yang berhasil kita rekam, saya kok punya kemungkinan lebih dari itu yang sebenarnya diambil orang ke sana," tuturnya.

Oleh sebab itu, ia sedang berupaya meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap. Dari sebelumnya di bawah Rp 600 miliar, dia ingin menjadi Rp 12 triliun. Dengan cara itu, maka setidaknya KKP punya modal tambahan untuk mengoptimalkan pengawasan laut dan juga sub-sektor perikanan dan kelautan lainnya.

"Nah inilah misi kita, supaya PNBP bisa terealisasi, dan nelayan bisa sejahtera. Program ini saya yakin kalau ini dicanangkan baru bisa terealisasi mudah-mudahan di 2022," tandas dia.


Hide Ads