Peran Vital BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi COVID-19

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 10 Feb 2021 11:00 WIB
Direktur Utama BPJS Prof Fachmi Idris
Foto: Grandyos Zafna Manase Mesah
Jakarta -

Selama pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan memiliki peran penting khususnya dalam penyediaan data masyarakat yang nantinya menerima fasilitas vaksin Corona. Selain itu, BPJS Kesehatan juga diminta untuk membantu pemerintah untuk memverifikasi data tagihan atau klaim rumah sakit terkait pelayanan kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menceritakan awal perusahaan yang dipimpinnya mendapat peran vital dalam penanganan pandemi COVID-19. Padahal, dikatakan Fachmi, berdasarkan UU BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan layanan kesehatan terhadap kondisi bencana non-alam.

"Jadi wabah itu tidak menjadi bagian tugas BPJS. Yang menarik adalah pemerintah meminta dan itu dirapatkan khusus dalam rapat kabinet, BPJS ditugaskan tambahan adalah memverifikasi klaim COVID," kata Fachmi dalam program Blak blakan detikcom. Rabu (10/2/2021).

Proses verifikasi klaim COVID ini, kata Fachmi merupakan tugas vital lantaran berkaitan dengan cash flow rumah sakit di tengah pandemi.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyiapkan data khususnya bagi peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) Corona.

"Jadi waktu itu pak Menko Investasi pak Luhut memimpin khusus rapat dan mencari sebetulnya siapa yang terdampak COVID yang butuh bantuan. Di situ kemudian dibuat proxy oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi, peserta BPJS kelas 3 yang non formal diproxykan sebagai orang yang rentan untuk miskin," katanya.

Tidak sampai di situ, Fachmi mengatakan, BPJS Kesehatan diminta pemerintah untuk menyediakan data peserta agar pemerintah mengetahui riwayat kesehatan masyarakat.

"Untuk kemudian kita berikan dashboard data itu ke seluruh pemerintah provinsi, agar tahu petanya, untuk mencegah fatalitas penularan," jelasnya.

Terakhir, data kepesertaan yang dimiliki BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

"Awalnya data PBI yang mana masuk kriteria usia 18-59 tahun, tidak punya komorbid, tidak hamil, itu data BPJS diambil, tapi dalam perjalanan semuanya divaksin kecuali yang masih tergantung vaksin dipakai," ungkapnya.



Simak Video "Blak-blakan BPJS Kesehatan Surplus Rp 18,7 Triliun, Sebentar Lagi"
[Gambas:Video 20detik]
(hek/zlf)