Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pencegahan korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penerapan zona integritas pada satuan kerja di lingkungan kementerian.
Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhan mengatakan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus semakin banyak diperoleh oleh satker Kemenperin.
"Pencapaian Grand Design Reformasi Birokrasi Kemenperin adalah Dynamic Governance pada tahun 2024. Birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel, disertai service excellence dapat dicapai
dengan komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas. Wujud nyata komitmen yang dapat dilakukan saat ini adalah kesediaan satker Kemenperin dalam perolehan predikat WBK dan WBBM," kata Masrokhan di Politeknik STTT Bandung, baru-baru ini.
Baca juga: Kemenperin Benahi Birokrasi Pakai Cara Ini |
Dia menegaskan agar satker Kemenperin siap menghadapi setiap pemeriksaan guna monitoring dan evaluasi kinerja satker, termasuk didalamnya pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Kesiapan dokumen, kesiapan SDM, kesiapan informasi, dan kesiapan komunikasi harus selalu diperhatikan guna kesuksesan audit pemeriksaan BPK pada
satker Kemenperin klaster Bandung," jelas dia.
Pada kesempatan itu, Kepala BBTPPI Ali Murtopo Simbolon juga turut mendukung program arahan ini.
"Komitmen jajaran pimpinan Kemenperin telah membersamai semangat kami dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dengan tetap memperhatikan perhatian utama pada setiap upaya perolehan predikat seperti kelengkapan dokumen, inovasi layanan publik, dan edukasi pelanggan, kami juga berkomitmen untuk mereplika keberhasilan ini kepada satker lain sehingga mendukung kebijakan prioritas Kemenperin dalam membangun Zona Integritas," tambahnya.
(toy/zlf)
