BPS Catat Upah Nominal Buruh Tani Januari 2021 Meningkat 0,46%

Nurcholis Maarif - detikFinance
Senin, 15 Feb 2021 17:49 WIB
petani
Foto: Shutterstock
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan upah buruh tani pada bulan Januari 2021 meningkat dibandingkan bulan Desember 2020. Peningkatan terjadi baik untuk upah nominal maupun upah riil.

"Upah nominal mengalami kenaikan 0,46%, sedangkan upah riil kenaikannya cenderung flat yaitu 0,01 persen," ungkap Kepala BPS Suhariyanto dalam sebuah keterangan tertulis, Senin (15/02/2021).

Dijelaskannya, upah nominal buruh tani pada bulan Januari 2021 senilai Rp 56.276 meningkat dibandingkan bulan Desember 2020 senilai Rp 55.921. Sementara upah riil bulan ini senilai Rp 52.331 dari Rp 52.338.

Persentase kenaikan upah yang didapatkan oleh buruh tani masih di atas upah buruh bangunan. Suhariyanto menuturkan upah riil buruh bangunan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Januari 2021 naik 0,10% dibanding Desember 2020, yaitu dari Rp 90.816 menjadi Rp 90.907 per hari. Sementara upah riil mengalami penurunan sebesar 0,16%," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, BPS merilis data kemiskinan yang dikumpulkan pada September 2020. Persentase penduduk miskin sebesar 10,19% meningkat 0,41% poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97% poin terhadap September 2019.

Namun, Suhariyanto menyebutkan bila membandingkan dengan simulasi tingkat kemiskinan yang dilakukan berbagai lembaga, tingkat kemiskinannya tidak sedalam yang diduga.

"Bisa dicontohkan, Bank Dunia pernah membuat simulasi jika tidak ada bantuan, maka kemiskinan bisa meningkat 10,7 hingga 11,6%. Hasil BPS menunjukkan tingkat kemiskinan memang ada kenaikan. Tapi kenaikan bulan September 2021 sebesar 0,97% ini masih di bawah prediksi berbagai pihak," tutur Suhariyanto.

Lebih lanjut Suhariyanto menyebutkan peningkatan tingkat perkotaan naik sebesar 1,32% dibandingkan September 2019. Sementara peningkatan tingkat kemiskinan di desa lebih rendah, yaitu 0,6%.

"Bantuan sosial pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah sangat membantu penduduk, terutama lapis bawah," jelasnya.

(prf/hns)