4 Respons Kementerian Luhut soal Desakan Setop Kirim ABK ke Kapal China

Vadhia Lidyana - detikFinance
Kamis, 18 Feb 2021 08:00 WIB
Bakamla Periksa Kapal China di Natuna
Ilustrasi Kapal China. Foto: Dok Bakamla
Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meminta agar jangan ada moratorium pengiriman anak buah kapal (ABK), termasuk ke kapal China. Kementerian yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan itu menilai moratorium bisa menyebabkan para ABK yang sedang melaut tertahan di kapal, alias tak bisa pulang.

Moratorium itu sendiri diusulkan ke pemerintah menyusul banyaknya tindakan kekerasan pada ABK WNI di kapal-kapal China, bahkan ada yang berujung kematian.

Bahkan, Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendesak pemerintah menghentikan pengiriman ABK ke kapal China menyusul adanya peristiwa pelarungan jenazah 3 ABK WNI oleh kapal China Long Xing 629 pada pertengahan tahun lalu.

Bobby menduga adanya pelanggaran HAM kepada ABK WNI dinilai rentan terjadi. Untuk itu, pemerintah diminta melakukan evaluasi masalah perekrutan dan perlindungan ABK di luar negeri.

"Derita ABK ini harus kita sudahi. Moratorium menjadi satu-satunya opsi karena kapal penangkap ikan, khususnya yang berbendera China dan Taiwan, adalah lawless world," kata Bobby kepada wartawan, Jumat (8/5/2020).

Berikut 4 respons Kemenko Marves terkait desakan moratorium pengiriman ABK WNI ke kapal China:

1. Kementerian Luhut Minta Pengiriman ABK Tak Diberi Moratorium

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio D. Araujo mengatakan, pihaknya justru mendorong untuk tidak ada moratorium tersebut.

Basilio mengatakan, saat ini ada 400.000 ABK yang tertahan di kapal-kapal asing seperti kapal China dan tak bisa pulang karena negara-negara melarang naik-turun ABK di pelabuhan-pelabuhannya selama pandemi COVID-19. Jika ada moratorium pengiriman ABK Indonesia, maka para pekerja yang kini tertahan itu semakin tak bisa pulang.

"Untuk sementara ini dari data IMO (International Maritime Organization), ada 400.000 pelaut yang sedang bekerja di atas kapal baik niaga maupun perikanan, atau ada 400.000 pelaut yang tertahan di atas kapal-kapal dan tidak bisa turun, karena hampir semua negara tidak melayani turun naiknya pelaut," kata Basilio dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/2/2021).

Lihat juga Video: ABK yang Ngamuk-Serang Temannya di Laut Gegara Pacarnya Digoda

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2