.webp)
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui selama ini pihaknya kesulitan mengambil kebijakan karena tidak ada acuan data UMKM yang lengkap baik di daerah maupun pusat. Untuk itu akan didorong kepemilikan data tunggal.
Teten menakan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan sensus data ke pelaku UMKM. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk mempercepat dalam pengambilan kebijakan.
"Kita akan kerja sama dengan BPS untuk melakukan sensus data statistik tapi kami inginkan by name by address, sampai ke produknya apa sehingga kita punya mapping yang sangat jelas, punya prioritas nantinya dan lebih konkret dalam membuat kebijakan," kata Teten dalam sosialisasi turunan UU Cipta Kerja yang dilihat virtual, Selasa (23/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena (sekarang) tidak ada data tunggal, UMKM yang ngurusin ada 22 kementerian dan daerah juga, ini kita kesulitan dalam perencanaan pemberdayaan dan evaluasi," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengatakan sensus data pelaku UMKM akan dimulai tahun 2022.
"Mengenai data tunggal, kami menargetkan tahun 2022 nanti sudah bisa dilaksanakan sensus untuk usaha mikro dan kecil," katanya.
Data sensus UMKM itu nantinya secara tahunan akan terus di update melalui pencatatan data-data yang berasal dari administrasi yang tersebar di dinas-dinas koperasi dan UKM.
"Mudah-mudahan melalui sensus usaha mikro dan kecil, kita mempunyai data yang lengkap dan juga memiliki konsep dan definisi seragam yang bisa digunakan seluruh kementerian/lembaga," tandasnya.
(aid/ang)
