Biaya Logistik Tekan Kinerja Ekspor UMKM, Pemerintah Bisa Apa?

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 23 Feb 2021 15:20 WIB
Anggota Bhayangkari Cabang Aceh Barat memproduksi kerajinan tangan berbahan tanaman eceng gondok di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (16/4/2020). Berbagai kerajinan tangan tersebut dijual Rp 50.000 sampai Rp1,5 juta per unit tergantung model dan tingkat kesulitan dalam pembuatan. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.
Ilustrasi/Foto: ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS
Jakarta -

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki membeberkan kendala ekspor bagi produk UMKM. Salah satunya banyak sertifikat produk yang diminta oleh negara tujuan ekspor.

"Misalnya pisang butuh 21 sertifikat untuk ekspor dan tiap 6 bulan harus diaudit. Itu jadi memberatkan UMKM. Saya kira bukan hanya pisang, pokoknya produk makanan dan minuman kalau mau ke pasar ekspor harus sertifikat," kata Teten dalam sosialisasi turunan UU Cipta Kerja yang dilihat virtual, Selasa (23/2/2021).

Selain itu, biaya ekspor yang mahal juga jadi kendala bagi pelaku UMKM. Teten menjelaskan hal itu dikarenakan jumlah produk yang diekspor sedikit, sehingga bikin biaya logistik mahal.

"Biasanya UMKM kalau ekspor yang kecil-kecil bebannya ada di biaya logistik karena kalau sedikit ekspornya, ongkos kirimnya jadi lebih mahal, akibatnya tidak punya daya saing," tuturnya.

Ada 4 jurus yang akan dilakukan Teten untuk membuat biaya ekspor UMKM lebih murah:

1. Perlu Agregator

Teten ingin ada agregator atau pengumpul untuk para UMKM melakukan ekspor. Jadi para UMKM yang mau ekspor bisa sekaligus berbarengan, tidak dilakukan sendiri-sendiri yang membuat biaya logistik mahal.

"Butuh agregator sehingga pengiriman barang ke sana, tidak per orang tapi per kontainer. Di bawah 1 ton itu mahal pengirimannya. Sama seperti impor borongan lah jadi di sana ditaruh barengan, sehingga satu kontainer bisa beberapa pengimpor," paparnya.

"Kenapa UMKM di China bisa murah (kalau ekspor)? Karena mereka kirim dalam jumlah besar, kalau keluar baru dipajaki, pendekatan ini yang akan kita lakukan," tambahnya.

Terkait syarat sertifikat agar bisa ekspor, Teten meminta agar UMKM yang baru ekspor melakukan kerja sama dengan eksportir yang sudah berpengalaman. Dengan begitu diharapkan mereka yang sudah punya sertifikasi bisa membantu yang belum punya sertifikasi sesuai permintaan negara tujuan ekspor tersebut.

"Jadi UMKM nggak perlu urus lagi. Ini yang akan kita coba," katanya.

Simak video 'Jokowi ke Pelaku UMKM: Jangan Menyerah, Pertahankan Usaha!':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2