.webp)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih optimistis laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2021 berada di zona positif. Meskipun pandemi COVID-19 masih ada dan beberapa kebijakan yang berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi diberlakukan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan optimistis pemerintah terhadap laju pertumbuhan ekonomi si kuartal I-2021 karena adanya program yang berdampak baik terhadap perekonomian nasional.
"Terutama yang juga melalui dari APBN. Jadi belanja APBN kita percepat kemudian seluruh perlindungan sosial, insentif pajak semua yang tadi diterangkan ibu menteri adalah seluruhnya untuk upaya meningkatkan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I," kata Suahasil dalam video conference APBN KiTa, Selasa (23/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski optimistis tentang pertumbuhan ekonomi di kuartal I, Suahasil masih enggan menyebutkan angka pasti pertumbuhan ekonomi nasional
"Nah tentu kita berharap di kuartal I ini nanti pertumbuhan ekonominya lebih baik dibandingkan kuartal IV, levelnya berapa nanti kita tunggu masih setengah jalan tapi kita berharap akan bisa ada perbaikan kalau bisa malah sudah di sekitar positif-positif ataupun sekitar jauh lebih baik dibandingkan kuartal IV yang lalu," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 699,43 triliun. Anggaran ini meningkat 20,6% jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 579,8 triliun.
Awalnya, anggaran PEN ditetapkan sebesar Rp 372,3 triliun pada tahun 2021. Anggaran tersebut disalurkan ke beberapa klaster seperti kesehatan, perlindungan sosial, dukungan untuk UMKM dan pembiayaan korporasi, insentif usaha dan pajak, serta program prioritas.
"Kita harapkan akan menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan terutama front loading yaitu di kuartal I, terutama Januari-Februari dan nanti diharapkan terus continue sampai Maret," kata Sri Mulyani.
Perlu diketahui, pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga 8 Maret 2021. Pemerintah kembali mengatur operasional kantor, pusat perbelanjaan atau mal, hingga restoran.
(hek/dna)
