DP 0% hingga Diskon PPnBM Diyakini Bisa Dongkrak Daya Beli

DP 0% hingga Diskon PPnBM Diyakini Bisa Dongkrak Daya Beli

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 24 Feb 2021 15:35 WIB
detikoto melakukan uji irit dari 6 mobil tipe MPV dari berbagai macam pabrikan di bridgestone sirkuit, Karawang. Ke enam mobil tersebut adalah Wuling Cortez, Suzuki Ertiga, Honda Mobilio, Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Mitsubishi Xpander. Grandyos Zafna/detikcom
Ilustrasi/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) berperan penting dalam pengawasan kebijakan moneter. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, perannya sebagai pengawas sangat vital apalagi dalam proses harmonisasi kebijakan dengan lembaga lain.

Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI Fathan Subchi mengatakan BSBI memberikan kontribusi pemikiran untuk kebijakan moneter BI guna mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya pada kebijakan diskon PPnBM dan stimulus moneter yang mendorong daya beli atau konsumsi rumah tangga.

Adapun peran utama dari BSBI sendiri adalah membantu DPR dalam mengawasi serta memberikan masukan kebijakan bagi BI untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi serta kredibilitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"BSBI memang menjadi tools bagi Komisi XI DPR untuk memberikan beberapa masukan kepada dewan gubernur dan beberapa (kebijakan) juga sudah tersampaikan," kata Fathan dalam webinar Infobank tentang 'Harmonisasi Kebijakan Moneter dan Fiskal', Rabu (24/2/2021).

Beberapa anggota BSBI yang merupakan ekonom juga, dikatakan Fathan mampu bergerak cepat dan berkontribusi dalam sebuah masukan kebijakan.

ADVERTISEMENT

"Selama ini (BSBI) telah memberikan kontribusi pemikiran yang cukup baik," katanya.

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang tujuannya sama-sama untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sehingga tercipta pembangunan yang merata. Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal diharapkan dapat terus terjaga sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19.

Fathan juga menyatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus mengkaji dampak kedua stimulus kebijakan fiskal dan moneter tersebut kepada perekonomian nasional. Dirinya juga berharap kedua stimulus ini yakni DP 0% untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) dan PPnBM 0% ini bisa saling melengkapi dan mendorong konsumsi masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional.

"Jadi saya kira harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal dari parlemen kita terus mendukung langkah-langkah pemerintah cuma memang pertumbuhan ekonomi kita masih negatif di 2020," ujarnya.

Direktur Eksekutif Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia (BI) Yoga Affandi mengatakan kebijakan moneter dan fiskal bisa saling melengkapi untuk menopang perekonomian tanah air.

"Akibat sinergi moneter dan fiskal kita telah melakukan quantitative easing dan kita lihat terjadi penurunan suku bunga perbankan, dan longgarnya likuiditas ini mendorong PUAB turun sekitar 3,04%," ujar Yoga.

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Simak video 'Catat! Skema Diskon PPnBM Mobil Baru':

[Gambas:Video 20detik]



BI belum lama ini baru menurunkan suku bunga acuan BI 7-days Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 3,50%. Kebijakan ini diharapkan dapat direspon oleh industri keuangan khususnya perbankan untuk dapat segera menurunkan suku bunga kreditnya. Dengan demikian, permintaan kredit akan meningkat dan mendorong konsumsi masyarakat.

Kebijakan-kebijakan ini, kata Yoga tentu diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap konsumsi masyarakat. Dengan begitu, perekonomian akan mulai terangkat.

Dalam melakukan harmonisasi kebijakan dengan lembaga lain, tentu terlebih dahulu dilakukan pembahasan dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan BI, peran lembaga pengawas sangatlah penting. Dalam hal ini, ada BSBI yang memiliki peran dalam pengawasan setiap kebijakan BI.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Hidayat Amir pun menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal yang berfungsi untuk menjaga perekonomian masyarakat.

Menurutnya, kebijakan fiskal pemerintah telah berhasil memulihkan konsumsi rumah tangga pada awal tahun 2021. Stimulus PPnBM 0% sendiri, jelas dia, untuk menggugah konsumsi masyarakat dan menggerakkan kembali roda perekonomian.

"Kita bisa lihat beberapa kebijakan-kebijakan, seperti pajak PPnBM untuk kendaraan bermotor. Tujuannya untuk menjaga ritme pemulihan semakin kuat," kata Hidayat Amir.

(hek/ara)

Hide Ads