Luhut Sentil Pejabat Negara yang Masih Ogah Pakai Produk Lokal

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 03 Mar 2021 10:11 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: KEMENKO MARVES
Jakarta -

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar para pejabat negara mau menggunakan produk UMKM lokal. Salah satunya dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Luhut mengatakan saat ini banyak pejabat negara yang masih mengabaikan produk UMKM lokal. Padahal menurutnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila ada produk lokal aturannya harus dipakai.

"Masih banyak pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, untuk gunakan produk dalam negeri. Selama produk itu bisa dibuat di dalam negeri dan sudah masuk LKPP," kata Luhut dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021 yang ditayangkan melalui YouTube, Rabu (3/3/2021).

Dia juga mengatakan selama ini sebetulnya potensi belanja pemerintah sangat besar, sebagian dari anggaran belanja barang dan modal harusnya digunakan untuk membeli produk UMKM lokal.

Totalnya, anggaran belanja barang dan modal mencapai Rp 1.200 triliun. Bila setengahnya saja digunakan membeli produk lokal untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah maka UMKM lokal akan lebih berkembang, salah satu dampak positifnya adalah tercipta banyak lapangan kerja.

"Kita terkadang tidak melihat betapa Indonesia betapa sangat kaya, kita miliki belanja barang dan modal lebih dari Rp 1.200 triliun. Kalau angka ini, setengahnya saja digunakan membeli produk dalam negeri itu bisa membuat jutaan lapangan kerja," papar Luhut.

Bukan cuma Luhut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mendorong para pejabat untuk belanja produk lokal, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pengadaan barang dan jasa.

"Akhirnya, hari ini, saya Gubernur BI dengan sengaja meminta ayo belanja, belanja, belanja! Setelah ini pak Menko Luhut, pak Teten, pak Sandiaga, Pemda dan semuanya belanja-belanja UMKM, dengan QRIS dan e-catalog," kata Perry.

Untuk mendukung kemudahan berbelanja produk UMKM sendiri, Perry mengatakan pihaknya terus menggenjot penggunaan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia alias QRIS. Tahun ini ditargetkan akan ada 12 juta UMKM yang menggunakan QRIS.

"Kami juga unggah produk UMKM ini ke platform digital, kita bikin e-catalog, kita kurasi, dan kami unggah. Kami ajak belanja UMKM ini begitu mudahnya, ada QRIS, ada e-catalog, tinggal sentuh bisa kita lakukan," ungkap Perry.

(hal/zlf)