Mengapa LPI Fokus di Investasi Proyek Infrastruktur?

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Rabu, 03 Mar 2021 18:45 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Proyek pengembangan infrastruktur masih menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo di periode keduanya. Di sisi lain proyek ini membutuhkan dana investasi yang cukup besar dalam jangka panjang.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani hal itu lah yang menjadi alasan proyek infrastruktur jadi fokus pertama Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dalam menjaring investasi.

"Investasi infrastruktur memiliki karakteristik di mana investasinya ini jangka panjang dan biaya kapitalnya besar. Maka dari itu membutuhkan komitmen kerja sama yang kuat dari pemerintah," ujar Sri Mulyani dalam webinar bersama Balitbanghub, Rabu (3/3/2021).

Sri Mulyani menjelaskan kebutuhan investasi infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 6.400 triliun untuk jangka waktu 2020-2024. Investasi itu didapatkan dari dana APBN sebesar 37%, BUMN dan BUMD sebesar 21%, dan sisanya ditanggung pihak swasta.

Maka dari itu pemerintah membentuk LPI atau yang juga bisa disebut sebagai Indonesia Investment Authority (INA), untuk menggenjot pembiayaan dari pihak swasta bisa lebih cepat masuk ke Indonesia.

"Dengan adanya INA yang memiliki fokus mengoptimalkan dan menarik investasi serta kerja sama dari pengelola keuangan luar negeri, maka kita harapkan akan memiliki kemampuan menambah modal pembangunan tanpa resiko utang bertambah," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely menyebutkan dari banyak kluster BUMN, sektor infrastruktur transportasi udara dan darat menjadi yang paling layak untuk segera mendapatkan kucuran investasi dari LPI.

Dia menjelaskan perusahaan-perusahaan di dua sektor tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Di sisi lain proyek-proyek yang digarap juga butuh investasi yang besar. Sektor ini pun dinilai memberikan kontribusi besar ke pendapatan negara.

Dalam paparannya, perusahaan yang masuk ke dalam sektor kluster transportasi darat adalah Jasa Marga dan Waskita Karya. Sedangkan di kluster transportasi udara ada duo Angkasa Pura.

"Land transport dan air transport ini paling iminent untuk di-adress di gelombang pertama, dua kluster ini juga memiliki potensi scale up yang menarik bagi investor asing," ujar Nawal.

Masih dalam paparan Nawal dua sektor ini memang memiliki perkiraan modal proyek yang besar. Untuk sektor transportasi darat perkiraannya masih butuh modal US$ 100-150 miliar hingga tahun 2025.

Sementara di sektor transportasi udara masih membutuhkan modal sebesar US$ 10-30 miliar hingga tahun 2025.

Menteri Perhubungan Budi Karya menambahkan, pembentukan LPI diharapkan mampu menyediakan ketersediaan biaya dalam kelancaran proyek infrastruktur. Khususnya pada proyek strategis nasional alias PSN. Terlebih lagi, di tengah kondisi pandemi ini, menurutnya banyak PSN mandek pembangunannya.

"Dengan kondisi sekarang ini, sejumlah proyek strategis nasional pembangunannya terancam tertunda akibat situasi pandemi. Maka dari itu, ini lah urgensinya pembentukan INA, agar bisa berikan pembiayaan tepat waktu" ungkap Budi Karya.

(hal/zlf)