Ternyata... Gara-gara Ini Jokowi Serukan Benci Produk Asing

Hendra Kusuma - detikFinance
Jumat, 05 Mar 2021 16:45 WIB
Presiden Jokowi
Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi membeberkan masalah yang memicu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan benci produk asing. Lutfi menceritakan, awalnya dia yang menceritakan isi artikel dari World Economic Forum (WEF) mengenai produk hijab buatan lokal diadopsi oleh platform perdagangan online (e-commerce) asing dan berujung pada penjualan produk yang sama dengan harga yang lebih murah di Indonesia.

Cara-cara seperti itu, Lutfi menjelaskan, dikenal dengan istilah predatory pricing. Konsep ini juga sangat dilarang oleh dunia perdagangan internasional.

"Ini yang sebetulnya dibenci Pak Jokowi. Aksi-aksi ini yang sebenarnya yang tidak boleh ini yang dibenci," kata Lutfi dalam acara Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021 secara virtual, Jumat (5/3/2021).

Lutfi melanjutkan, pengusaha lokal yang mempekerjakan lebih dari 3.000 orang ini harus mengeluarkan biaya lebih dari US$ 650 ribu per tahunnya untuk biaya gaji. Sedangkan perusahaan online yang menjual produk hijab serupa hanya membayar bea masuk kepada negara hanya sekitar US$ 44 ribu.

Rendahnya biaya bea masuk yang dibayarkan ini pun karena harga jual produk hijabnya jauh lebih murah dibandingkan produk Indonesia

"Dilakukan dengan spesial diskon, yang saya katakan kalau dalam istilah perdagangannya namanya predatory pricing, masuk ke Indonesia harganya Rp 1.900, dan Rp 1.900 lebih mahal dari mentos, bagaimana kita bisa bersaing," terang Lutfi.

Lutfi menambahkan mekanisme perdagangan internasional harus memenuhi keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Nah ini yang kita mau tegakkan, jadi asal ceritanya itu," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali meminta seluruh pemangku kepentingan untuk mengagungkan cinta produk Indonesia. Bukan hanya itu dia juga meminta agar didorong kampanye untuk benci produk asing.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/3/2021).

"Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri. Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa. Seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk sendiri," ucapnya.

(hek/hns)