Potensi Harta Karun RI Rp 19 Ribu T, Tapi Malah 'Dianggurin'

Potensi Harta Karun RI Rp 19 Ribu T, Tapi Malah 'Dianggurin'

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 08 Mar 2021 19:15 WIB
harta karun bawah laut
Foto: Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan potensi kekayaan atau harta karun kelautan Indonesia mencapai US$ 1.388 miliar atau setara Rp 19.133 triliun (kurs Rp 14.300) per tahun.

KKP menyebut potensi kekayaan kelautan sebesar US$ 1.338 miliar ini, tersebar di 11 sektor yaitu perikanan tangkap yang potensinya US$ 20 miliar, perikanan budidaya US$ 210 miliar, industri pengolahan US$ 100 miliar, industri bioteknologi US$ 180 miliar, energi dan sumber daya mineral termasuk garam dan BMKT US$ 210 miliar.

Selanjutnya, ada pariwisata bahari US$ 60 miliar, transportasi laut US$ 30 miliar, industri dan jasa maritim US$ 200 miliar, coastal forestry US$ 8 miliar, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil US$ 120 miliar, dan sumber daya non konvensional US$ 200 miliar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP, Sjarief Widjaja mengatakan, potensi ini harus dioptimalkan betul, khususnya bagi para pengusaha-pengusaha tanah air.

"Kira-kira kekayaan laut kita sekitar US$ 1.338 miliar per tahun, ini dari semua sisi dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri pengolahan dan seterusnya. Ini peluang, kita baru sentuh perikanan tangkap saja, kita belum sentuh bioteknologi," kata Sjarief dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021, Sabtu (6/3/2021).

ADVERTISEMENT

Pemanfaatan potensi kelautan, dikatakan Sjarief juga menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Waktu pertama beliau deklarasikan terpilih menjadi presiden periode pertama beliau sampaikan kita sudah terlalu lama memunggungi laut, dan saatnya kita menoleh ke laut kita ini," ujarnya.

Dia menyebut, luas area Indonesia ada sekitar 8 juta km persegi atau sama seperti dengan Amerika Serikat (AS). Hanya saja, luas tersebut yang baru termanfaatkan 2,1 juta km persegi dan sisanya 6,1 juta km persegi belum berkontribusi pada perekonomian nasional.

"Ini persoalan utama kita, padahal resources-nya laur biasa. Ini yang kita buka ayo kita sekarang gerak bersama resources kelautan menunggu anda semua," jelasnya.

Dia mencontohkan, Indonesia termasuk pengekspor terbesar rumput laut, di mana sekitar 25% kebutuhan dunia berasal dari tanah air. Hanya saja, permasalahannya produk yang diekspor masih bahan mentah sehingga belum memiliki nilai tambah yang lebih besar.

Mengenai rumput laut, dikatakan Sjarief, menjadi produk andalan sektor kelautan karena produk turunannya sangat besar. Rumput laut bisa menjadi bahan baku kosmetik, obat-obatan hingga tepung.

Dia pun mengajak seluruh pengusaha nasional terutama yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk memanfaatkan peluang ini.

"Kita eksportir terbesar tapi kita belum sentuh hilirisasi Ini peluang," ungkapnya.

Lihat juga Video "Jokowi: Sumber Daya Alam Laut RI Punya Potensi Rp 17 Ribu Triliun":

[Gambas:Video 20detik]



Pemerintah sendiri dianggap belum memanfaatkan atau mengoptimalkan kekayaan tersebut dengan baik. Penyebabnya banyak, mulai dari tata kerja yang tidak terstruktur hingga aturan yang membuat investor tidak mau menanamkan dananya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mengoptimalkan harta karun senilai Rp 19.133 triliun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim mengatakan banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar harta karun bernilai sekitar Rp 19.133 triliun ini tidak terkesan 'dianggurin'.

"Pertama, susun peta jalan pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang berkesinambungan," ujar Abdul Halim ketika dihubungi detikcom.

Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah, kata Abdul Halim adalah melibatkan pelaku usaha perikanan skala kecil seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan nelayan perempuan.

Upaya ketiga, pemerintah bisa mengevaluasi pelaksanaan program kerja reguler dan mengatasi kendala yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pengurusan administrasi perikanan, pelaporan hasil tangkapan atau hasil panen, infrastruktur pendukung yang masih belum memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Keempat, pemerintah bisa memperkuat diplomasi perikanan dengan memanfaatkan keberadaan atase perdagangan di setiap KBRI.

"Karena mereka bisa berperan sebagai product marketer," katanya.

Sementara Siswanto Rusdi, Direktur The National Institute mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan satu dari 11 sektor harta karun yang dimiliki Indonesia. Dia menilai, pemerintah harus memulainya dari sektor perikanan tangkap.

Lalu pemerintah juga bisa mempermudah proses perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan serta memenuhi kebutuhan infrastruktur agar investor tertarik menanamkan modalnya di tanah air.

"Kalau menurut saya ya perikanan tangkap, ini yang besar sekali potensinya. Bagaimana didorong armada berkembang, entah bagaimana caranya," kata Siswanto.


Hide Ads