Potensi Harta Karun RI Rp 19 Ribu T, Tapi Malah 'Dianggurin'

Pemerintah sendiri dianggap belum memanfaatkan atau mengoptimalkan kekayaan tersebut dengan baik. Penyebabnya banyak, mulai dari tata kerja yang tidak terstruktur hingga aturan yang membuat investor tidak mau menanamkan dananya di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk mengoptimalkan harta karun senilai Rp 19.133 triliun, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, Abdul Halim mengatakan banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar harta karun bernilai sekitar Rp 19.133 triliun ini tidak terkesan 'dianggurin'.

"Pertama, susun peta jalan pengembangan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang berkesinambungan," ujar Abdul Halim ketika dihubungi detikcom.

Tahap selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah, kata Abdul Halim adalah melibatkan pelaku usaha perikanan skala kecil seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan nelayan perempuan.

Upaya ketiga, pemerintah bisa mengevaluasi pelaksanaan program kerja reguler dan mengatasi kendala yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pengurusan administrasi perikanan, pelaporan hasil tangkapan atau hasil panen, infrastruktur pendukung yang masih belum memadai, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

Keempat, pemerintah bisa memperkuat diplomasi perikanan dengan memanfaatkan keberadaan atase perdagangan di setiap KBRI.

"Karena mereka bisa berperan sebagai product marketer," katanya.

Sementara Siswanto Rusdi, Direktur The National Institute mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan satu dari 11 sektor harta karun yang dimiliki Indonesia. Dia menilai, pemerintah harus memulainya dari sektor perikanan tangkap.

Lalu pemerintah juga bisa mempermudah proses perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan serta memenuhi kebutuhan infrastruktur agar investor tertarik menanamkan modalnya di tanah air.

"Kalau menurut saya ya perikanan tangkap, ini yang besar sekali potensinya. Bagaimana didorong armada berkembang, entah bagaimana caranya," kata Siswanto.