Celah 'Main Mata' Petugas dengan Konsultan Pajak

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 10 Mar 2021 08:30 WIB
Ilustrasi suap, ganti rugi
Foto: Ilustrasi oleh Andhika Akbarayansyah
Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali digoyang isu miring. Beberapa kali instansi pemerintah ini diterpa kasus, kali ini, DJP jadi sorotan karena diduga pegawai dan pejabatnya terlibat kasus suap.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pun membeberkan celah bagaimana bisa terjadi kasus suap di DJP Kementerian Keuangan. Menurut Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, suap-suap semacam ini bisa saja terjadi saat ada dua pihak yang saling bersepakat. Dalam kasus suap pajak pihak yang membuat kesepakatan suap itu adalah wajib pajak dan institusinya itu sendiri.

"Ini mungkin saja ada baik dari pihak institusi maupun dari pihak wajib pajak sama-sama tidak memenuhi ketentuan perpajakan," ujar Ruston dalam konferensi pers di Kantor IKPI, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Ruston menyatakan sistem kerja di Ditjen Pajak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sebaik apapun sistem kerja sebuah institusi pasti ada saja pelaku yang menyimpang dari sistem yang sudah disepakati bersama.

"Kami sebetulnya mengamati, sistem di Ditjen Pajak itu sudah bagus ya dalam mem-protect ini, tapi yang namanya sistem ya balik lagi ke The Man Behind the System ya, jadi sama dengan polisi sudah banyak, tapi pencurian juga ada, pembunuhan juga ada," paparnya.

Celah lainnya yang memungkinkan kasus suap di Ditjen Pajak ini terjadi adalah kurangnya sumber daya untuk mengawasi para pegawainya.

"Spent of control, jumlah orang yang mengawasi juga terbatas, maka secanggih apapun suatu sistem kalau terjadi sesuatu hal yang sifatnya dalam tanda kutip bersepakat ya itu bisa saja suatu sistem jebol," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2

Tag Terpopuler