Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat suara terkait rencana impor 1 juta ton beras. Sebagaimana diketahui, tugas mengimpor 1 juta ton beras itu ada di tangan Perum Bulog.
Akan tetapi, menurut Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas pihaknya kemungkinan tak bakal menyanggupi tugas tersebut, mengingat masih banyak sisa beras impor yang belum terpakai.
Lalu, buat apa pemerintah menugasi Bulog mengimpor beras lagi bila banyak yang tak terpakai?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lutfi, wacana impor 1 juta ton beras itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras. Sekaligus, untuk mencegah spekulan memainkan harga beras di lapangan. Sebab, berdasarkan pengalaman yang ada, jika terjadi kekurangan pasokan beras di dalam negeri, spekulan kerap memanfaatkan situasi ini untuk mencari untung, menaikkan harga sangat tidak wajar.
"Tidak boleh pemerintah ini didikte oleh pedagang, tidak boleh pemerintah dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti punya strategi. Saya bilang ini bagian dari strategi memastikan harga stabil bukan menghancurkan harga petani," ujar Lutfi dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (15/3/2021).
Lagi pula, tugas impor 1 juta ton beras itu tak harus wajib terealisasi sejumlah segitu, tergantung dengan perkembangan kebutuhan akan beras ke depan seperti apa.
"Pokoknya saya ingatkan ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kami menyetujui suatu jumlah untuk impor, lalu serta merta itu diharuskan impor segitu. Tidak," tegasnya.
Seperti pada 2018 lalu, Lutfi mencontohkan, pemerintah sempat menyetujui impor beras 500.000 ton. Namun realisasinya justru nol, karena waktu itu Bulog fokus pada penyerapan petani sehingga tidak jadi mengimpor. Hal serupa bisa saja terjadi lagi tahun ini.