Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pagi ini. Rapat ini membahas hasil pemeriksaan BPK semester I 2020.
Kemudian, membahas refocusing program/kegiatan tahun anggaran 2021, penanganan infrastruktur pasca bencana, serta pengembangan food estate dan pembangunan infrastruktur ketahanan pangan.
Rapat dibuka sekitar pukul 10.15 WIB. Rapat dibuka dan dipimpin Ketua Komisi V Lasarus.
Dia mengatakan, rapat ini dihadiri oleh 25 anggota yang berasal dari 8 fraksi.
"Rapat kita hari ini dihadiri 25 anggota dengan 12 fisik, dan 13 virtual dari 8 unsur fraksi berbeda," katanya membuka rapat, Rabu (17/3/2021).
"Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," tambahnya.
Kementerian PUPR sendiri mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pihaknya pun mengapresiasi hal tersebut.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan 2019 Kementerian PUPR mendapat opini wajar tanpa pengecualian, kita boleh tepuk tangan buat Pak Menteri karena untuk mencapai WTP tidak mudah," katanya.
Simak juga video 'Tol Cipali Ambles, Menteri PUPR Usahakan Tak Ada Contraflow':
