Pemerintah berencana mengimpor satu juta ton beras. Hal itu menimbulkan polemik lantaran kebijakan itu bakal menurunkan harga beras dari petani lokal.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluruskan pemerintah tetap menjamin harga beras dan gabah kering petani tidak turun dan tetap stabil.
"Tidak ada niat pemerintah untuk menurunkan harga petani terutama saat sedang panen raya. Sebagai contoh, harga gabah kering petani itu tidak diturunkan," ungkap Lutfi dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lutfi menekankan sejak awal pemerintah tidak berniat menjatuhkan harga beras petani di masa panen raya tiba. Namun, pemerintah merasa perlu menjaga kestabilan stok dan harga pangan, yang bisa saja dipermainkan oleh spekulan.
Baca juga: Seruan buat Pemerintah Jangan Impor Beras |
"Kalau harga gabah kering itu diturunkan oleh Bulog, nah itu bagian dari pada penghancuran harga beras petani," sebut Lutfi.
Rencana impor beras, lanjut Lutfi, adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu menjelaskan kelangkaan atau kenaikan bahan pangan terutama beras tidak boleh sampai terjadi di masa pandemi. Ia menegaskan harga beras yang tak terkendali akan membahayakan perekonomian, sebab hal itu mempengaruhi daya beli masyarakat.
"Ini adalah strategi pemerintah untuk memastikan, kita tidak bisa dipojokkan atau diatur oleh pedagang. Terutama para spekulan-spekulan yang berniat tidak baik dalam hal ini," cetus Lutfi.
Ia menambahkan beras yang akan diimpor nanti, rencananya tak akan dikirimkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April. Namun, persediaan itu akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan pangan. Pemerintah menyebutnya dengan istilah "iron stock".
Selain itu, dikatakan Lutfi pemerintah saat ini juga memerlukan stok beras untuk keperluan bansos dan stabilisasi harga beras.
"Jadi tidak dijual serta-merta ketika panen, keputusan kapan iron stock itu mesti keluar harus dimusyawarahkan bersama-sama (antar pemangku kebijakan)," ujar Lutfi.
Pemerintah menganggap pasokan beras harus memadai guna memenuhi permintaan dan menjaga kestabilan harga. Lutfi menambahkan meskipun produksi dalam negeri diproyeksi tinggi, namun sebagai strategi berjaga-jaga maka tetap diperlukan cadangan beras yang memadai.
"Ketika barang ada meskipun harga tinggi, itu jauh lebih mudah, daripada harga tinggi namun barang tidak ada," lanjut Lutfi.
(akn/hns)