.webp)
Pemerintah telah berencana melakukan impor beras satu juta ton pada tahun ini. Terkait hal ini, Anggota Komisi IV DPR dari Dapil Jateng III, Firman Soebagyo menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara.
"Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Rencana ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat," ujar Firman dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).
Firman menjelaskan beras yang akan diimpor pemerintah rencananya juga tak akan digelontorkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April. Adapun beras tersebut akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan atau 'iron stock'.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut ia mengatakan saat ini jaminan pangan menjadi hal yang diperlukan mengingat jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 270 juta. Selain itu, pemerintah juga perlu menjalani amanat konstitusi, yakni pangan harus tersedia oleh negara dan pangan adalah hak asasi manusia.
Soal impor beras, Firman juga menyetujui pandangan pemerintah karena mengacu kepada UU pangan dan masih diperbolehkan dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan. Menurutnya, upaya ini juga diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional sehingga tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.
Ia juga menyebut langkah tersebut juga penting karena data stok pangan milik Bulog masih bersifat sementara. Sebelumnya, Bulog sebelumnya menyatakan serapan beras hingga April 2021 masih belum pasti.
"Ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak," imbuhnya.
Di samping itu, berdasarkan resume dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg, tercatat stok pangan sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton yang merupakan kebutuhan penjualan KPSH Bulog.
"Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tau persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaannya di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada. Data penting itu belum dijelaskan oleh Bulog," tegasnya.
Guna mengantisipasi hal ini, politikus Golkar yang membidangi masalah pertanian ini juga mendesak Komisi IV DPR segera meninjau langsung ke gudang-gudang Bulog. Pasalnya, data beras di Gudang Bulog menjadi penting karena akan menggambarkan cadangan pangan yang dimiliki pemerintah.
(mul/ega)
