.webp)
Keputusan mudik Lebaran 2021 masih abu-abu. Meskipun sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pertama kali menyatakan tidak dilarang.
"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Budi Karya dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Budi Karya memahami kemungkinan adanya lonjakan penumpang pada musim mudik Lebaran tahun ini. Untuk itu akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun jika mudik tidak dilarang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah petakan beberapa isu penting. Pasti akan terjadi lonjakan, program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin berpergian. Juga adanya PPNBM nol, kepemilikan mobil akan bertambah, dan penggunaan GeNose juga akan membuat confident untuk berpergian karena murah," ujarnya.
Namun Budi Karya kembali menjelaskan bahwa keputusan mudik diperbolehkan atau tidak akan ditentukan oleh Gugus Tugas COVID-19 setelah koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L).
"Boleh tidaknya mudik, melarang atau tidak melarangnya itu bukan kewenangan Kemenhub. Kami akan diskusi dengan K/L terkait dan tentunya berdiskusi dengan pihak yang kompeten. Gugus Tugas selaku koordinator, akan berikan suatu arahan," jelasnya.
Terpisah, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo menjelaskan pemerintah akan menggelar rapat untuk pembahasan kebijakan mudik Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan menjadi pimpinan rapat tersebut.
"Dan tentunya kita harus sabar, dalam waktu yang tidak lama. Pemerintah Bapak Menko Perekonomian selaku ketua komite akan memimpin rapat, sehingga keputusan itu bisa menjadi dasar kita semua," kata dia dalam konferensi pers virtual, Jumat (19/3/2021).
